Home / Hukum & Kriminal / Korupsi KTP-e: Presiden persilakan menterinya diperiksa jika ada fakta hukum

Korupsi KTP-e: Presiden persilakan menterinya diperiksa jika ada fakta hukum

Puan Maharani (kiri) dan Pramono Anung disebut Setya Novanto ikut nikmati uang panas korupsi KTP-e.

Jakarta (RiauNews.com) – “Nyanyian” mantan Ketua DPR RI Setya Novanto bahwa dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menikmati uang panas korupsi berjamaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e), direspon langsung oleh sang presiden.

“Negara kita ini negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja,” kata Presiden Jokowi di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, jika memang terbukti terlibat, semua pihak harus berani bertanggung jawab. “Dan semua memang harus berani bertanggung jawab. Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti-bukti hukum yang kuat,” ucap dia.

Seperti dikabarkan sebelumnya, dalam sidang lanjutan terdakwa kasus KTP-el di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (22/3) kemarin, Setya Novanto menyebut nama Pramono Anung dan Puan Maharani turut menerima aliran dana korupsi proyek KTP-el. Menurut dia, keduanya masing-masing mendapatkan 500 ribu dolar AS.

Namun, kepada majelis hakim, Setya Novanto mengaku hanya mendengar terkait penyerahan uang kepada anggota DPR dari Made Oka Masagung dan Andi Narogong. Selain nama Pramono Anung, Setya Novanto juga menyebut beberapa nama lain yang menerima aliran uang tersebut. Di antaranya, yakni diberikan kepada mantan ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Melchias Marcus Mekeng, Tamsil Linrung, dan Olly Dondokambey.*** (Republika)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: