21 Agustus 2018
Home / Spesial Riau / Hanya lima anggota Pansus DPRD Riau Inginkankan BBM Pertalite tidak dikenakan pajak

Hanya lima anggota Pansus DPRD Riau Inginkankan BBM Pertalite tidak dikenakan pajak

PEKANBARU (RiauNews.com)-Rapat finalisasi Pansus DPRD Riau tentang perubahan kedua Perda nomor 8 tahun 2011 tentang besaran Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor Kebijakan (PBBKB) Provinsi Riau, akhirnya menyepakati nilai pajaknya dari 10 persen turun menjadi lima persen untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.

Rapat yang digelar Senin (26/3/2018) di ruangan komisi III DPRD Riau tersebut berlangsung alot terkait perubahan besaran persentase PBBKB. Dari 16 anggota Pansus ada, yang menginginkan besaran PBBKB hanya nol persen dan ada yang menginginkan 5 persen. Akhirnya keputusan diambil melalui voting hasilnya, hanya lima anggota Pansus yang menginginkan nol persen dan Pansus akhirnya menyepakati penurunan PBBKB sebesar lima persen.



Anggota Pansus Suhardiman Ambi salah yang menginginkan PBBKB nol persen, usai rapat menyatakan kekecewaannya. Padahal usulan nol persen tersebut melihat realita penderitaan rakyat Riau yang perkenomiannya terpuruk akibat mahalnya BBM jenis pertalite di Riau, mestinya sebagai status penghasil BBM, dan peduli dengan kondisi masyarakat Riau saat ini, seharusnya harga BBM di Riau lebih murah dari provinsi lainnya di Indonesia.

” Aneh saja jika Riau sebagai penghasil BBM harganya sama dengan Papua,” terangnya.

Alasan 11 anggota Pansus lainnya tetap “memalak” rakyat Riau dengan pajak lima persen, karena tidak ingin APBD Provinsi Riau tahun 2018, mengalami defisit yang cukup parah karena di APBD tersebut telah ditetapkan hitungan besaran PBBKB sebesar 10 persen. Namun Suhardiman menegaskan mestinya Pemprov Riau mampu menggali potensi pajak lainnya jangan yang dilihat hanya BBM saja yang berdampak pada perekonomian masyarakat Riau,” Pemprov Riau telah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) BBM dari pemerintah pusat sebesar 15 persen. Lalu kenapa Pemprov Riau masih saja BBM yang dipajaki, mestinya pajak barang mewah saja yang dinaikkan kan jelas tidak membebani masyarakat miskin,” imbuh politisi Hanura ini.

Selain Suhardiman Ambi empat anggota Pansus yang mengusulkan nol persen adalah, Marwan Yohanis (Fraksi Gerindra) Adriyan (Fraksi Gerindra), Musyafak Asikin (Fraksi PAN), dan Husaimi Hamidi (Fraksi PPP).

Berikut nama-nama anggota Pansus perubahan kedua Perda nomor 8 tahun 2011 lainnya yang menginginkan PBBKB sebesar 5 persen, Sunaryo Wakil Ketua DPRD Riau, (Fraksi PAN), Erizal Muluk (Fraksi Golkar), Aherson (Fraksi Demokrat), Yusuf Sikumbang ( Fraksi PKB), Ramos Teddi Sianturi (Fraksi Golkar), Supriati (Fraksi Golkar) Mamun Solihin (Fraksi PDIP), Sugeng Pranoto (Fraksi PDIP), Agus Triansyah (Fraksi Demokrat). ***(Tien)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: