20 September 2018
Home / Hukum & Kriminal / Hakim praperadilan bebaskan Setya Novanto jadi tersangka KPK

Hakim praperadilan bebaskan Setya Novanto jadi tersangka KPK

Hakim Cepi Iskandar. (Kredit Foto: Republika)

Jakarta (RiauNews.com) – Ketua DPR RI Setya Novanto, kembali lolos dari jeratan hukum. Hakim tunggal sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto, Cepi Iskandar memutus penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua DPR RI sekaligus Ketum Partai Golkar itu tidak sah.

“Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian dan menyatakan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Setya Novanto tertanggal 17 Juli 2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak sah,” kata Hakim Cepi saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9).



Hakim juga memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto yang berdasarkan Sprindik tertanggal 17 Juli 2017. Setnov sebelumnya disangkakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus proyek pengadaan KTP-el.

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Cepi tersebut didasari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan buku-buku yang menjadi referensi hakim. “Bahwa untuk menetapkan tersangka, penyelidik dan penyidik harus menghindari tergesa-gesa, kurang cermat yang sering kali tergelincir harkat martabat manusia seperti masa lalu.”

Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Dengan adanya tahapan dalam KUHAP, lanjut Hakim Cepi, dimaksudkan agar termohon dalam hal ini KPK menggunakan kewenengan dengan lebih berhati-hati yang menjurus pada abuse of power. Hakim Cepi dalam pertimbangannya juga mengatakan, bahwa proses pemeriksaan calon tersangka dapat mencegah terjadinya pelanggaran harkat martabat seseorang yang sesuai dengan hak asasi manusia dan perlakuan sama di muka hukum serta asas praduga tak bersalah.

“Menimbang dari hal-hal tersebut bahwa dengan penetapan tersangka di akhir penyidikan maka hak-hak calon tersangka dapat dilindungi, untuk mengetahui apakah bukti itu valid apa tidak,” kata Cepi.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: