19 November 2018
Home / Spesial Riau / Indragiri Hulu / Terkait Penangkapan Dua Warga Penebang Akasia di Lahan PT RPI, Ini Sikap Forum LSM Riau Bersatu

Terkait Penangkapan Dua Warga Penebang Akasia di Lahan PT RPI, Ini Sikap Forum LSM Riau Bersatu

Ir Robert Hendriko ketua Forum LSM Riau Bersatu.

PEKANBARU (RiauNews.com) –Ketua Forum LSM Riau Bersatu Ir Robert Hendriko menyayangkan statmen Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Manurung,  yang memprotes kebijakan PT Rimba Peranap Industri (RPI) yang menangkap dua orang  warga Desa Tasik Juang, Rahmat dan Hidayat lalu diserahkan ke Polres Indragiri Hulu, atas tuduhan penebangan pohon akasia di kawasan konsesi PT RPI baru-baru ini.

Menurut Robert tindakan PT RPI tersebut sebagai bentuk efek jera bagi oknum warga yang melakukan perbuatan melawan hukum.



“Kita harapkan Gulat Manurung dapat melihat kondisi sebenarnya dilapangan. Saat ini ada 14 hektar lahan PT RPI yang telah diserobot warga dan ditanami kelapa sawit. Kalaulah diikutkan tidak hanya dua orang yang ditangkap namun ratusan orang petani yang akan ditangkap karena yang mengaku memiliki lahan di PT RPI ada ratusan orang,” bebernya.

Robert meminta kapada Gulat agar memberikan pemahaman kepada anggota petani tentang Uandang-undang (UU) 39 Terkait Penangkapan Dua Warga Penyerobot Lahan PT RPI, Ini  Sikap Forum LSM Riau Bersatu

PEKANBARU -Ketua Forum LSM Riau Bersatu Ir Robert Hendriko menyayangkan statmen Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Manurung,  yang memprotes kebijakan PT Rimba Peranap Industri (RPI) yang menangkap dua orang  warga Desa Tasik Juang, Rahmat dan Hidayat lalu diserahkan ke Polres Indragiri Hulu, atas tuduhan penebangan pohon akasia di kawasan konsesi PT RPI baru-baru ini.

Menurut Robert tindakan PT RPI tersebut sebagai bentuk efek jera bagi oknum warga yang melakukan penebangan pohon diareal konsesi perusahaan.

“Kita harapkan Gulat Manurung dapat melihat kondisi sebenarnya dilapangan. Saat ini ada 14 hektar lahan PT RPI yang diserobot warga dan ditanami akasia. Kalaulah diikutkan tidak hanya dua orang yang ditangkap namun ratusan orang petani yang akan ditangkap karena yang mengaku memiliki lahan di PT RPI ada ratusan orang,” bebernya.

Robert meminta kapada Gulat agar memberikan pemahaman kepada anggota petani tentang Undang-undang (UU) 39 tahun  2014 tentang perkebunan dan  UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan agar tidak salah langkah dan berurusan dengan hukum.

Kepada wartawan, Kamis (21/3/18) Robert mengatakan wajar pihak perusahaan melakukan penangkapan tersebut karena petani tersebut kedapatan melakukan penebangan pohon akasia yang merupakan milik perusahaan. Robert mengatakan selama ini dirinya bersama LSM kerap membela masyarakat yang lahannya diserobot oleh perusahaan, namun untuk kasus di PT RPI Robert mengatakan tidak seserhana yang dibayangkan berbagai pihak. Dirinya telah menulusuri perizinan lahan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan termasuk perizinan lainnya juga taat membayar pajak. ” Dari penulusuran kami (LSM-red), lahan PT RPI seluas 14 ribu hektar telah memiliki izin lengkap dari kementerian maupun dari daerah. Untuk warga yang mengaku memiliki lahan di konsesi PT RPI kuat dugaan tidak memiliki surat akta jual beli ataupun surat lainnya itulah alasan PT RPI melaporkannya ke polisi, kalaupun ada saya duga surat tersebut dikeluarkan oleh oknum Kades yang tidak bertanggungjawab.

Untuk itu  dalam waktu dekat Robert yang juga ketua Yayasan Perlindungan Hutan Indonesia (YPHI) akan menggelar acara seminar tentang kehutanan dan perkebunan dengan nara sumber Ketua KPK, Menteri LHK dan Kapolri serta pihak-pihak yang berkompeten tujuannya untuk memberikan suatu bentuk pencerahan-pencerahan terhadap stek holder di Riau  termasuk Kades agar tidak lagi mengeluarkan surat tanah diatas hutan lindung,  hutan produksi dan konsesi perusahaan.

Masih kata Robert, warga mengklaim lahan PT RPI seluas 2500 hektar yang berada di Kabupaten Inhu merupakan tanah ulayat mereka dan wargapun menebang akasia yang telah ditanam oleh PT RPI hingga kerugian PT RPI akibat tindakan PT RPI ini mencapai 20 miliar lebih. Padahal PT RP  sudah memiliki kelengkapan izin dan mematuhi aturan yang berlaku termasuk menyediakan tanaman kehidupan bagi masyarakat tempatan seluas 5 persen dari total luas konsesi perusahaan.”Namun jika kawan-kawan media menemukan kejanggalan terkait izin, mohon diangkat dimedia” pintanya.

Robert menduga pengakuan warga atas lahan tersebut ada yang menyetingnya untuk itu Robert meminta pihak kepolisian untuk mengungkap persoalan tersebut hingga aktor intelektual bisa terungkaphun  2014 tentang perkebunan dan  UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan agar tidak salah langkah dan berurusan dengan hukum.

Kepada wartawan, Kamis (21/3/18) Robert mengatakan wajar pihak perusahaan melakukan penangkapan tersebut karena petani tersebut kedapatan melakukan penebangan pohon akasia yang merupakan milik perusahaan. Robert mengatakan selama ini dirinya bersama LSM kerap membela masyarakat yang lahannya diserobot oleh perusahaan, namun untuk kasus di PT RPI Robert mengatakan tidak seserhana yang dibayangkan berbagai pihak. Dirinya telah menulusuri perizinan lahan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan termasuk perizinan lainnya juga taat membayar pajak. ” Dari penulusuran kami (LSM-red), lahan PT RPI seluas 14 ribu hektar telah memiliki izin lengkap dari kementerian maupun dari daerah. Untuk warga yang mengaku memiliki lahan di konsesi PT RPI kuat dugaan tidak memiliki surat akta jual beli ataupun surat lainnya itulah alasan PT RPI melaporkannya ke polisi, kalaupun ada saya duga surat tersebut dikeluarkan oleh oknum Kades yang tidak bertanggungjawab.

Untuk itu  dalam waktu dekat Robert yang juga ketua Yayasan Perlindungan Hutan Indonesia (YPHI) akan menggelar acara seminar tentang kehutanan dan perkebunan dengan nara sumber Ketua KPK, Menteri LHK dan Kapolri serta pihak-pihak yang berkompeten tujuannya untuk memberikan suatu bentuk pencerahan-pencerahan terhadap stek holder di Riau  termasuk Kades agar tidak lagi mengeluarkan surat tanah diatas hutan lindung,  hutan produksi dan konsesi perusahaan.

Masih kata Robert, warga mengklaim lahan PT RPI seluas 2500 hektar yang berada di Kabupaten Inhu merupakan tanah ulayat mereka dan wargapun menebang akasia yang telah ditanam oleh PT RPI hingga kerugian PT RPI akibat tindakan ini mencapai 20 miliar lebih. Padahal PT RPI sudah memiliki kelengkapan izin dan mematuhi aturan yang berlaku termasuk menyediakan tanaman kehidupan bagi masyarakat tempatan seluas 5 persen dari total luas konsesi perusahaan.”Namun jika kawan-kawan media menemukan kejanggalan terkait izin, mohon diangkat dimedia” pintanya.

Robert menduga pengakuan warga atas lahan tersebut ada yang menyetingnya untuk itu Robert meminta pihak kepolisian untuk mengungkap persoalan tersebut hingga aktor intelektual bisa terungkap.***(tien)

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: