22 September 2018
Home / News / Nasional / Demokrat nilai PDIP cuci tangan

Demokrat nilai PDIP cuci tangan

Hinca Panjaitan.

Jakarta (RiauNews.com) – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan geram dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hinca menilai PDIP cuci tangan dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Menurutnya, Hasto telah menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendiskreditkan Partai Demokrat dalam kasus ini.



Dikutip dari laman CNN Indonesia, Hinca mengatakan PDIP berusaha melindungi keterlibatan kadernya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus tersebut dengan cara menyalahkan pihak lain.

“Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain,” ujar Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (23/3).

Hinca menuturkan argumentasi Hasto yang menyebut partai oposisi tidak mungkin korupsi proyek pemerintah adalah argumentasi yang dangkal, lemah, dan mengada-ada.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Sebelumnya, Kompas mengutip pernyataan Hasto yang membantah pernyataan Setya Novanto dalam persidangan Kamis (22/3/2018) bahwa dua kader PDI-P ikut menikmati uang haram korupsi KTP-e, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung.

Hasto mengatakan, saat proyek e-KTP dijalankan, PDI-P sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain.

Karena itu, ia merasa saat ini seolah ada upaya menyudutkan PDI-P melalui kasus tersebut. “Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis (22/3).

Hasto menilai, apa yang dilakukan Novanto dengan menyebut nama Puan dan Pramono sebagai upaya mendapatkan status JC (justice collaborator) yang akan meringankan dakwaan.

Hasto juga mengatakan, PDI-P justru memiliki konsep e-KTP yang berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu. Ia mengungkapkan, saat itu PDI-P menginginkan agar e-KTP bukan seperti sekarang, tetapi mengintegrasikan data pajak, BKKBN dan kependudukan.

PDI-P, lanjut Hasto, berpendapat bahwa Menteri Dalam Negeri saat Itu, Gamawan Fauzi, seharusnya memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP.

“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan ‘katakan TIDAK pada korupsi’, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi,” papar Hasto. “Tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP,” lanjutnya.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: