21 September 2018
Home / News / Nasional / Beda Indonesia dan Inggris saat juru dakwahnya ditolak negara lain

Beda Indonesia dan Inggris saat juru dakwahnya ditolak negara lain

Warga negara Inggris, Yusuf Islam, yang sebelumnya bernama Cat Steven. (Kredit: Daily Mirror)

Jakarta (RiauNews.com) – Lazimnya sebuah negara yang bermartabat, akan mempertanyakan apa alasan suatu negara menolak warga negaranya datang ke negara tersebut. Kalau perlu menteri luar negeri langsung turun tangan.

Seperti yang diperlihatkan Inggris pada 2004 lalu, ketika penyanyi yang juga menjadi juru dakwah, Cat Stevens, ditolak masuk ke Amerika. Saat itu, Stevens yang kini bernama Yusuf Islam, diinterogasi FBI dan tanpa alasan jelas ditolak masuk Amerika untuk dipulangkan ke London.



Berbeda jauh dengan pemerintah Indonesia dalam kasus Ustaz Somad, pemerintah Inggris memprotes keras pengusiran Yusuf Islam. Seperti dilansir Republika dari BBC, insiden pengusiran sang juru dakwah Islam ini sempat menimbulkan ketegangan diplomatik antara Inggris dengan Amerika.

Menteri luar Negeri Inggris saat itu, Jack Straw sampai melayangkan protes kepada Menlu Amerika Colin Powell.

“Pemulangan (Yusuf Islam) itu menimbulkan protes kepada pemerintah Amerika dari menteri luar negeri, Jack Straw. Pada Rabu Straw berbicara pada Menlu Amerika Colin Powell bahwa tindakan pengusiran itu tak seharusnya dilakukan,” tulis BBC dalam laporannya, 23 September 2004.

Namun dalam kasus Ustaz Abdul Somad, pemerintah RI dalam hal ini Kemenlu hanya bersikap “nrimo” dan terkesan lembek. Tak banyak reaksi yang terlihat terkait insiden ini.

 

Ustaz Abdul Somad saat bersama Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Kredit: Humas MPR)

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia serta Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengatakan peristiwa penolakan yang menimpa Ustaz Abdul Somad oleh otoritas pemerintah Hong Kong, Sabtu (23/12) adalah otoritas pemerintah setempat dan merupakan hak berdaulat negara tersebut.

“Sebenarnya keputusan menolak atau mengizinkan orang asing masuk ke suatu negara adalah hak berdaulat negara tersebut. Secara hukum tidak ada kewajiban negara tersebut menjelaskan alasannya,” ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Ahad (24/12).

Iqbal menjelaskan, setiap negara memiliki hak untuk menolak. Ia pun memberi contoh Imigrasi Indonesia juga sering menerima masukan dari berbagai pihak mengenai orang-orang yang perlu dicegah masuk ke Indonesia.

“Dalam hal imigrasi kita kemudian menolak masuk orang tersebut, kita juga tidak berkewajiban menjelaskan alasannya karena itu adalah hak berdaulat kita. Insya Allah Ustaz Somad dan jamaahnya bisa memahami hal itu,” ujarnya.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: