Home / Hukum & Kriminal / Ajukan permohonan ke PTUN, RAPP heran disebut pembangkang

Ajukan permohonan ke PTUN, RAPP heran disebut pembangkang

Demo oleh aktivis lingkungan Greenpeace terhadap APRIL GROUP.

Pekanbaru (RiauNews.com) – PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) — salah satu perusahaan di bawah APRIL Group–, merasa heran jika hak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebut sebagai sebuah pembangkangan terhadap pemerintah.

Menurut salah seorang tim kuasa hukum PT RAPP Andi Ryza Fardiansyah, langkah yang mereka ambil adalah legal, an merupakan hak konstitusi setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh produk tata usaha negara.

“Kami jadi bingung dan takjub kalau langkah permohonan yang kami ajukan justru disebut sebagai bentuk pembangkangan pada pemerintah,” ucap Ryza yang berasal dari pengacara Zoelva and Partners dalam jumpa pers di Hotel Jatra, Pekanbaru, Senin (18/12/2017).



Dijelaskannya, sidang di PTUN Jakarta bukan gugatan, melainkan permohonan. Karena, antara kedua ada perbedaan, di mana jika gugatan berarti ada sengketa, sedangkan permohonan tidak ada. Dan, permohonan yang diajukan lewat PTUN itu sudah diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Permohonan kami ajukan untuk mendapatkan legitimasi atas hak yang secara ketentuan UU itu sudah diterima. Secara hukum sudah dianggap dikabulkan, tinggal legitimasi keputusannya saja yang belum keluar,” kata Andi.

Ryza memaparkan, waktu Kementrian LHK mengeluarkan SK NO 5322 tentang Rancangan Kerja Usha (RKU) dari PT RAPP mengajukan permohonan keberatan berdasarkan surat No 101 permohonan keberatan terhadap tersebitnya SK tersebut.

Permohonan keberatan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 77 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam UU tersebut dijelaskan, ketika ada warga masyarakat merasa keberatan atau merasa dirugikan terhadap keluarnya sebuah keputusan itu diatur bisa mengajukan upaya keberatan. Undang-undang juga mewajibkan permohonan keberatan diproses selama 10 hari. Jika lewat 10 hari permohonan keberatan tidak diproses, maka undang-undang menyatakan permohonan keberatan diterima.

“Berdasarkan ketentuan pasal 77 tadi, sebenarnya permohonan keberatan kami berarti sudah diterima, maka kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasinya,” tuturnya.

Selain itu, Andi juga mempersoalkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Gambut yang diberlakukan surut, sehingga dijadikan dasar pembatalan RKU PT RAPP. Padahal, RKU tersebut terbit 2010 dan berlaku sampai 2019. Sementara di PP tersebut pada pasal 45a jelas ditegaskan, bahwa perusahaan yang sudah memiliki izin dan sudah melakukan kegiatan, maka boleh beraktifitas sampai batas izin yang dimiliki.

“Kami jelas sudah memiliki izin sebelum PP tersebut keluar dan kami juga sudah berkegiatan berdasarkan izin tersebut,” tegas Andi.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: