23 Oktober 2018
Home / Spesial Riau / ​Pencabutan Izin HTI PT RAPP Akan Mengembalikan Martabat Rakyat Riau

​Pencabutan Izin HTI PT RAPP Akan Mengembalikan Martabat Rakyat Riau

pabrik PT RAPP di Pangkalankerinci, Pelalawan. (Kredit Foto: Blogspot)

PEKANBARU (RiauNews.com) – Surat peringatan untuk kedua kalinya dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. S.1254/MENLHK-SETJEN/ROUM/HPL.1/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017 kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), menurut Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) membuktikan PT RAPP tidak taat aturan.

“Itu merupakan indikator kongkrit bahwa PT  RAPP sama sekali tidak memiliki kepatuhan terhadap aturan pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut,” jelas Sekjen JMGR Isnadi Esman dalam press rilisnya Rabu (11/10/2017).

Ia menegaskan dengan surat peringatan tersebut secara otomatis RAPP tidak memiliki acuan kerja yang berkekuatn hukum untuk menjalankan oprasionalnya. Langkah bijak pemerintah yang dalam hal ini Menteri KLHK sudah sangat tepat jika ditindak lanjuti dengan pencabutan izin areal konsesi RAPP di wilayah pesisir dan pulau kecil bergambut. Seperti di Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Kerusakan ekosistem gambut, konflik tenurial/tanah dan sosial, kehilangan sumber-sumber kehidupan yang sudah berpuluh tahun dialami masyarakat merupakan akumulasi dari ketidak patuhan RAPP dalam menjalankan usaha bisnisnya”.



“Saat ini melalui Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi memiliki komitmen atas Perhutanan Sosial (PS) dengan target 12,7 juta hektare secara nasional, 1,4 juta hektare dari target itu ada di Provinsi Riau. Buruh perusahaan RAPP tidak akan terlantar dan akan mampu mandiri jika diberikan peluang untuk mendapatkan hak pengelolaan dengan skema Perhutanan Sosial di lahan-lahan konsesi yang di cabut izinnya,” ujarnya.

Menurutnya sudah saatnya masyarakat Riau yang selama ini hanya menjadi buruh kasar di perusahaan seperti RAPP dan APP mendapatkan kembali martabatnya dengan diberikan hak atas tanah. Cukup sudah kita hanya dijadikan buruh diatas tanah kita sendiri.

Dalam situasi ini lanjut Isnadi kebijakan pemerintah diharapkan akan menjadi keputusan terbaik untuk masyarakat, gubenur dan bupati harus mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki kebijakan atas gambut yang selama ini belum sebagaimana mestinya di Riau, gubenur dan bupati harus peduli terhadap kehidupan masyarakat gambut baik yang buruh maupun  yang berada di desa-desa yang terdampak langsung dengan keberadaan oprasional perusahaan-perusahaan disektor kehutanan. Jangan biarkan situasi ini menjadi bola liar dan mainan politik.

“Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat gambut, petani, buruh, masyarakat adat, komunitas lokal dan mahasiswa serta elemen-elemen lainya untuk bersama-sama bahu membahu mendorong tindakan tegas pemerintah untuk mencabup izin-izin HTI di wilayah gambut dan mendistribusikan untuk kesejateraan rakyat Riau dengan skema dan mekanisme yang ada di pemerintah,” tutup Isnadi. *** (Rls)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: