20 September 2018
Home / News / Bisnis / ​April Group Didanai 50 Persen dari Hutang ke China

​April Group Didanai 50 Persen dari Hutang ke China


PEKANBARU(RiauNews.com)- Siapa sangka perusaahaan raksasa April Group dibesarkan oleh dana hutang dari Bank China, Taiwan serta Bank yang ada di Indonesia yang nilainya tidak tanggung-tanggung yakni Rp79 triliun sepanjang 2010 hingga 2016.

Informasi ini disampaikan oleh Rahmawati Retno Winarni Direktur Eksekutif, Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia.

Dirincikannya, kelompok usaha APRIL ini antara tahun 2010-2016 tercacat mendapatkan pinjaman dan underwriting services sejumlah USD5,8 miliar atau mendekati Rp79 triliun.

Dari jumlah sebesar itu, 50 persen berasal dari Tiongkok, 32 persen dari Taiwan, dan 18 persen sisanya berasal dari Swiss, Belanda, UEA, Spanyol dan lainnya.



Secara total, terdapat 53 lembaga jasa keuangan yang memberikan pinjaman, dan tidak satupun merupakan lembaga jasa keuangan Indonesia.

Di lima besar perusahaan yang memberikan jasa keuangannya, terdapat Bank of China, yang memberikan jasa keuangan sebesar USD708 juta pada periode tersebut, disusul China Development Bank (USD611 juta), ICBC (USD449 juta), Cathay Financial Holding (USD331 juta), dan CITIC (USD275 juta). Kecuali Cathay Financial Holding yang merupakan perusahaanTaiwan, sisanya adalah perusahaan Tiongkok.

Beberapa catatan kelompok usaha Sukanto Tanoto pemilik PT RAPP, di Indonesia merupakan contoh yang tepat untuk menunjukkan bahwa sumber keuangan yang merisikokan keberlanjutan hutan di Indonesia sesungguhnya tidak hanya berasal dari Indonesia.

Hasil pengumpulan data dan analisis RAN, Profundo dan TuK Indonesia yang dikumpulkan dan dibuka kepada publik lewat microsite www.forestsandfinance.org menunjukkan bahwa modal dari Jepang, Malaysia, dan Tiongkok jumlahnya melampaui modal dari Indonesia sendiri—yang ada di peringkat 4. Khusus untuk usaha pulp and paper, modal dari Tiongkok dan Jepang juga melampaui Indonesia. Catatan lainnya adalah bahwa tanpa membedah struktur kelompok usaha dan sumber keuangan, mustahil dapat memahami kompleksitas isu. Akses terhadap informasinya sendiri tidaklah mudah, dan kerap tidak murah. Oleh karena itu, microsite yang dibuat khusus untuk menunjukkan sumber-sumber keuangan yang merisikokan hutan Indonesia itu diharapkan bisa membantu para pemangku kepentingan di Indonesia memahami isu secara lebih komprehensif.

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2015-2016, dapat dilihat bahwa RAPP memiliki alasan untuk khawatir kehilangan lebih dari 50 persen area produksinya. Hal ini dikarenakan 60 persen dari landbank yang dimilikinya memang ada di kawasan gambut. Mengingat Riau Complex dibangun dengan asumsi kapasitas tertentu, tanpa menghitung kemungkinan hilangnya landbank tersebut, maka asumsinya akan ada masalah kapasitas berlebih (menganggur) dari pabrik pengolahan. Rentetan masalah dari selanjutnya muncul karena dari praktik RAPP sendiri vs tuntutan dunia yang berubah.

Bila konsumen RAPP memiliki kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE), maka mereka juga akan memutuskan hubungan bisnis dengan RAPP karena asal pasokan kayu di lahan gambut tersebut. Wacana hingga komitmen tentang kebijakan NDPE telah jauh didengungkan sejak sebelum adanya regulasi spesifik mengenai gambut itu sendiri muncul di Indonesia.

APRIL punya kebijakan tentang keberlanjutan. Apakah betul telah diterapkan? Lembaga keuangan, tidak bisa menutup mata dan hanya mengejar keuntungan dari dana yang digelontorkan kepada korporasi.

Mereka memiliki prinsip Know Your Customer – bank harus mengenali kliennya baik-baik, dan artinya mengenali paparan risiko si klien terhadap ekologi. Yang terjadi adalah bank-bank tetap menggelontorkan dananya, bahkan rela menyediakan utang untuk membayar utang bagi grup ini.PT RAPP akan mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman, dan APRIL kemungkinan kehilangan aset untuk membayarnya. Pinjaman sebanyak USD1,1 miliar yang diterima oleh APRIL International Enterprise Pte Ltd di tahun 2016 terikat dengan prasyarat sebagai berikut: “The loan is secured by an assignment of certain off-take arrangements with customers, a fixed and floating charge over the assets of certain fellow subsidiaries and an enterprise pledge of two fellow subsidiaries.” (APRIL International Enterprise Pte Ltd 2016 Annual report).

Demikian juga dengan beberapa pinjaman lain yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Dalam kondisi seperti itu, dapat dipahami apabila RAPP tampak memberikan perlawanan kepada keputusan Pemerintah. Namun, apakah perlawanan itu akan bisa menyelamatkan RAPP bila konsumen internasionalnya menerapkan NDPE? Tidak. Oleh karena itu, apa yang terjadi di RAPP mungkin akan menjadi contoh kasus stranded assets—di mana hutan yang tadinya dihitung sebagai aset tiba-tiba menurun bahkan hilang nilainya dalam waktu yang singkat.

Yang penting diingat juga adalah bahwa stranded assets ini bukan semata-mata masalah yang dihadapi PT RAPP, melainkan juga seluruh industri yang mungkin kehilangan aset lantaran berada di lahan gambut—termasuk namun tidak terbatas pada pulp and paper serta kelapa sawit—atau penyebab lainnya yang terkait pada perhatian atas keberlanjutan.

Stranded assets juga harus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, karena kehilangan potensi ekonomi jelas akan punya pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat.

Namun, pelajaran tentang stranded assets yang terpenting adalah bahwa investor dan industri jasa keuangan tidak bisa lagi mengabaikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Bank-bank yang memberikan pinjaman kepada kelompok usaha APRIL ini akan merasakan dampak keputusan mereka yang di masa lalu abai terhadap trend dunia yang semakin peduli pada kelestarian kawasan gambut yang kemudian dicerminkan dalam regulasi Pemerintah RI.

Keadilan, kelestarian sosial dan lingkungan yang dicerminkan dalam regulasi Pemerintah RI mutlak untuk ditegakkan.

Dan ketika rasa keadilan itu juga ditangkap sebagai sinyal ekonomi— misalnya dalam bentuk stranded assets—oleh para pelaku ekonomi di tingkat global dan nasional, maka perlawanan atasnya benar-benar akan sia-sia. *** (rls)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: