Home / Spesial Riau / Soal RAPP, Serikat Pekerja sebut LSM Lingkungan mengada-ada

Soal RAPP, Serikat Pekerja sebut LSM Lingkungan mengada-ada

Ketua SPSI Riau, Nursal Tanjung.

Pekanbaru (RiauNews.com) – Tudingan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa perusahaan bubur kertas dan kertas (pulp and paper) terutama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), operasionalnya merusak lingkungan, dianggap Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Riau hanyalah mengada-ada.

Ketua SPSI Riau Nursal Tanjung menjelaskan data yang disampaikan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) tersebut terlampau mengada-ada dan mengandung pembohongan publik.

“Mari kita sportif, mengacu kepada ketentuan yang ada, data yang disampaikan Jikalahari itu bahkan saya lihat lebih banyak bersifat pembunuhan karakter,” kata Nursal seperti yang dilansir Riau Terkini.

Perkataan Nursal ini menanggapi konferensi pers oleh sejumlah LSM Lingkungan di Jakarta pada Jumat (08/12/2017) lalu, yang bertemakan “Korporasi Perusak Hutan vs Pemerintah, Siapa Bermain Politik”.

Sejumlah organisasi lingkungan tersebut menyatakan pengelolaan hutan skala besar oleh perusahaan menyebabkan terjadinya darurat ekologis di daerah terutama di Riau.

“Dalam konteks negara, manusia sebagai subyek utama yang harus diutamakan, kalau menyangkut lingkungan itu manusianya yang menjaga dengan teknologi yang ada, jadi jangan kita bicara tentang kebakaran hutan, lalu pembangunan dihentikan, lalu kita mencari kambing hitam bahwa itu dilakukan oleh perusahaan,” ujarnya.

Pernyataan senada diungkap Adlin, Ketua Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan (PUK FSP Kahut). Dia menyayangkan tudingan Jikalahari yang sangat menyudutkan dan tidak beretika.

“Mereka mudah saja minta pemerintah cabut izin RAPP, lalu apa solusi yang ditawarkan, terutama bagi pekerja, tidak ada kan? Apakah mereka peduli akan ada ratusan ribu pekerja yang kehilangan pekerjaanya, pengangguran akan meningkat, bahkan berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi, jika tidak ada kejelasan soal peraturan ini,” tegasnya.

Adlin menilai Jikalahari dan beberapa LSM lingkungan tidak paham situasi di lapangan. Jikalahari itu harus tahu seperti apa perkembangan kabupaten Pelalawan, bagaimana dampak ekonomi.

“Silahkan langsung ditanyakan kepada masyarakat, apa akibatnya jika penghentian operasional ini terjadi, jadi apa yang disampaikan adalah kebohongan atau provokasi tanpa solusi,” tambahnya.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: