23 September 2018
Home / Spesial Riau / Rokan Hulu / Pendemo desak Plt Gubri teruskan surat penolakan pembangunan waduk Lompatan Harimau ke Presiden

Pendemo desak Plt Gubri teruskan surat penolakan pembangunan waduk Lompatan Harimau ke Presiden

Para pendemo yang menolak pembangunan waduk Lompatan Hrimau di Rokan Hulu. (Kredit: MCR)

Pekanbaru (RiauNews.com) – Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Riau dimanfaatkan oleh ribuan masyarakat dari Kabupaten Rokan Hulu yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cipang dengan menggelar aksi demonstrasi, Rabu (9/5/2018).

Aksi ini bertujuan mendesak Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim untuk meneruskan surat penolakan pembangunan Waduk di Rokan Kiri atau Waduk Lompatan Harimau. Penolakan ini dilakukan karena waduk nantinya akan menenggelamkan empat desa di daerah tersebut, yakni Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Tibawan, dan Desa Cipang Kanan.



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, pembangunan Waduk Rokan Kiri sendiri merupakan Proyek Strategis NaSional (PSN) yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan debit air guna irigasi, air bersih dan sumber listrik.

Namun menurut para pendemo, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan mega proyek yang memakan dana sekitar Rp3 triliun ini tidak dibutuhkan oleh masyarakat Provinsi Riau ataupun rakyat Cipang Raya yang kenyataannya telah memiliki sumber listrik sendiri, air bersih dan hidup yang cukup sejahtera di kampung halamannya.

“Kami terancam dikorbankan atas nama pembangunan itu, karena hanya akan menyengsarakan masyarakat. Masyarakat kami tak mau diusir, jangan tenggelamkan kampung kami” kata Ali Mahmuda, salah seorang peserta aksi di Kantor Gubernur Riau, Rabu (9/5/2018).

Jika berkaca dari pengalaman pembangunan PLTA Koto Panjang, lanjut Ali, proyek yang digadang-gadang mampu mengubah wajah Kabupaten Kampar ke arah yang lebih cerah, nyatanya meninggalkan luka bagi 200 KK yang hingga kini tidak mendapatkan ganti rugi dan hilangnya kampung halaman bagi 26.444 KK dan sumber perekonomian berupa sawah dan kebun 8.899 hektare.

“WALHI Riau dan lembaga lainnya, bersama Mahasiswa dan masyarakat mendapati kenyataan bahwa proyek ini membawa kepentingan segelintir kelompok orang saja,” urainya.

Mengingat kebutuhan listrik dan air bersih Provinsi Riau hari ini cukup baik. Maka menjadi pertanyaan untuk siapa listrik yang dihasilkan nanti karena hanya 74,40 MW, tambahya.*** (mcr)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: