26 September 2018
Home / Spesial Riau / Pemprov Riau mengaku tak berwenang batalkan proyek waduk Lompatan Harimau

Pemprov Riau mengaku tak berwenang batalkan proyek waduk Lompatan Harimau

Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Pekanbaru (RiauNews.com) – Terkait tuntutan sejumlah masyarakat yang berasal dari Kabupaten Rokan Hulu pada demo yang berlangsung Rabu (9/5/2018) lalu, yakni meminta dibatalkannya proyek pembangunan waduk Lompatan Harimau, Pemerintah Provinsi Riau mengaku tak punya kewenangan untuk itu.

Dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, pembangunan waduk tersebut sudah masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan surat permohonan Bupati Rohul pada tahun 2014.



“Kemudian tentu saja dinamika berkembang dan itu bagian dari aspirasi masyarakat. Dan kami Pemprov Riau sudah menerima aspirasi (penolakan) itu,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Kejati Riau, Jumat (11/5/2018).

Dijelaskan juga, ada dua surat yang diterima Pemprov Riau terima. Pertama, dari Bupati Rohul yang ditujukan kepada Gubernur Riau, dan kedia kedua, juga dari Bupati Rohul yang ditujukan langsung ke Kemen PUPR.

Isi kedua surat itu, memang memuat permintaan pembatalan pembangunan Waduk Lompatan Harimau di Rohul.

“Setidaknya itu bisa menjadi bahan pertimbangan, ada kajian teknis, ada kajian yang menyangkut aspek-aspek strategis lainnya. Kita tahu lah, tugas negara itu membangun, dan tugas daerah ini memanfaatkan pembangunan itu. Maka, kajian terhadap mafaat dan mudorat itukan dari daerah,” sambungnya.

Dia menjelaskan, atas dasar itulah daerah butuh pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah pusat. Sebab ini sudah menjadi kebijakan secara nasional, yang ditetapkan melalui Kepres.

Hijazi sekali lagi menekankan Pemprov Riau hanya bisa meneruskan aspirasi masyarakat, yaitu penolakan pembangunan waduk tersebut.

“Peran Gubernur Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat hanya sebatas memfasilitasi aspirasi masyarakat,” tandasnya. (mcr)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: