19 September 2018
Home / Spesial Riau / Kota Pekanbaru / Terkait angkutan online, Wali Kota Pekanbaru dan bawahan bertolak belakang

Terkait angkutan online, Wali Kota Pekanbaru dan bawahan bertolak belakang

Bentrok pengemudi ojek online dengan pengendara taksi konvensional kerap terjadi di sejumlah kota besar.

Pekanbaru (RiauNews.com) – Kasus bentrok antara pengemudi taksi konvensional dengan angkutan berbasis aplikasi pada Ahad (20/8/2017) malam lalu, meninggalkan tanda tanya di masyarakat; ada apa di Pemerintahan Kota Pekanbaru di bawah rezim Firdaus-Ayat Cahyadi periode ke dua ini.

Dari berbagai komentar yang diucapkan para pejabat berwenang kepada media, terlihat antara pimpinan dan bawahan saling bertolakbelakang kebijakan yang diambil terkait keberadaan angkutan online dalam jaringan ini.

Wali Kota Firdaus yang notabene sebagai pimpinan tertinggi di Pemko Pekanbaru mengatakan bahwa dirinya tak pernah melarang angkutan daring beroperasi di Ibu Kota Provinsi Riau ini.

“Dua-duanya kita butuh. Taksi resmi, ini adalah perusahaan anak bangsa yang telah berpartisipasi dalam membangun. Kemudian teknologi, kita hidup di era digital, untuk jadikan kita cerdas, smart, tentu bagaimana kita gunakan teknologi,” tutur Firdaus.

Sementara Dinas Perhubungan kota setempat dengan nyata melarang keberadaan angkutan online ini dengan menyebar sejumlah spanduk yang berisikan “Angkutan Sewa Khusus Online – Grab Car, Uber, Go Car dll, dilarang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru”.

Sementara itu, pihak kepolisian seolah-olah “mendukung” langkah yang diambil Dishub. Bahkan Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain langsung memerintahkan anggotanya melalui Polresta Pekanbaru untuk menilang setiap angkutan online yang masih beroperasi.

“Biasanya tilang itu karena tidak ada SIM atau STNK, tidak pakai sabuk pengaman. Tapi saya sudah koordinasikan tilang saja kalau masih jalan,” ucap Kapolda, Senin (21/8/2017) kemarin.

Alasannya transportasi daring atau berbasis aplikasi karena belum diizinkan beroperasi oleh Dinas Perhubungan setempat.

Ini tentu saja membuat bingung masyarakat pengguna moda transportasi online, yang kebanyakan dimanfaatkan oleh masyarakat berusia muda yang melek teknologi.

“Makanya pemerintah harus mengatur mekanisme yang baik agar tidak berujung seperti ini, tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Ardo, warga di Perumahan Arengka sebagaimana dilansir Antara.

Sementara, Wina (26) seorang warga Marpoyan mengatakan, terkait pelarangan moda transportasi darat berbasis online beroperasi di Pekanbaru, dirinya sangat menyayangkan.

“Saya mendukung adanya transportasi online, bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata dengan perkembangan teknologi. Lagian saya naik angkutan umum pelayanan sama tarifnya suka semena-mena beda sama gojek,” ujar Wina.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: