Home / Spesial Riau / Kepulauan Meranti / Tiga personel polisi di Polres Meranti direkomendasikan PTDH

Tiga personel polisi di Polres Meranti direkomendasikan PTDH

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oknum polisi yang melanggar kode etik.

Pekanbaru (RiauNews.com) – Tiga personel polisi di lingkungan Kepolisian Resor Kepulauan Meranti direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas berbagai pelanggaran yang dilakukan. Hal ini setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Polres setempat, kembali menggelar sidang dengan agenda putusan di Gedung Kemala Bhayangkari Jalan Merdeka, Selatpanjang, Selasa (17/10/2017) mulai pukul 09.15 WIB.

Melalui siaran pers, Paur Humas Polres Kepulauan Meranti, IPTU Djonni Rekmamora mengatakan, dari tiga yang direkomendasikan PDTH dua diantaranya masih menyatakan banding.



Adapun personel Polri yang dihadapkan pada Sidang KKEP itu, yakni BRIPTU AF NRP 88020577 jabatan Brig Polres Kepulauan Meranti, Brigadir RE NRP 86060813 jabatan Brig Polres Kepulauan Meranti dan Brigadir APH NRP 87010935 jabatan Brig Polres Kepulauan Meranti.

Sidang itu dipimpin Wakapolres Kepulauan Meranti, KOMPOL DR. Wawan Setiawan, SH, MH selaku Ketua Komisi, Kasubbag Bin Ops Bag Ops, AKP Syamsueri selaku Wakil Ketua dan Kaur Bin Ops Satuan Reskrim, IPTU Herman Jalaludin selaku Anggota.

Dalam risalah putusan yang dibacakannya, Ketua Komisi Sidang KKEP menjelaskan, BRIPTU AF terbukti melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003. Sesuai tuntutan, AF direkomendasi PTDH dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari secara berturut-turut.

Kemudian Brigadir RE juga terbukti melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003. RE direkomendasi PTDH dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari secara berturut-turut.

Terakhir Brigadir APH juga terbukti melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003, direkomendasi PTDH dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 hari secara berturut-turut.

Setelah dilakukan pembacaan putusan, BRIPTU AF dan Brigadir RE menyatakan banding atas putusan Sidang KKEP. Untuk itu Ketua Komisi memberikan waktu 14 hari ke depan untuk mengajukan banding ke Bidang Hukum Polda Riau.***

Baca Juga

Tim Labfor Medan didatangkan olah TKP kebakaran renggut tiga korban jiwa

Selatpanjang (RiauNews.com) – Penyebab kebakaran tiga unit rumah di Jalan Nusa Indah, Gang Sempurna, Kelurahan ...

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: