21 November 2018
Home / Spesial Riau / Indragiri Hulu / Lokasi lahan di hutan lindung, PT MAL lakukan aktivitas ilegal

Lokasi lahan di hutan lindung, PT MAL lakukan aktivitas ilegal

Lahan yang baru saja ditanam kelapa sawit.

Rengat (RiauNews.com) – Permohonan izin yang diajukan oleh perusahaan perkebunan sawit PT Mulia Argo Lestari (MAL) telah ditolak oleh Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Yopi Arianto, sehingga semua aktivitas yang dilakukan perusahaan dianggap ilegal.

Menurut Kabag Pertanahan Sekdakab Inhu Raja Fachrurazi, penolakan dilakukan karena lahan PT MAL tersebut berada dalam kawasan hutan lindung.



“PT MAL tidak berizin dalam beroperasi sehingga dianggap ilegal,” kata Fachrurazi di Rengat, Selasa (1/5/2018).

Dijelaskan, tim Pemda setempat yang mendata dan melakukan survei lahan beberapa wajtu lalu menemukan bahwa PT MAL beroperasi di wilayah kawasan hutan lindung, dan bukti data tersebut pernah diminta oleh aparat penegak hukum.

Buktii itu juga pernah diminta oleh aparat penegak hukum,” sebutnya.

Diwartakan oleh Antara, Bupati Yopi juga menolak memberikan izin lokasi yang diajukan oleh PT Mulia Argo Lestari (MAL) dan PT Runggu Prima Jaya (RPJ) tahun 2011, namun perusahaan bersama koperasi tetap beroperasi di lahan yang diduga masuk dalam Hutan Lindung Bukit Betabuh.

Hutan Lindung Bukit Batabuh terletak di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor: 254/Menhut-II/1984, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 26 Tahun 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.

“Selain sebagai koridor biologi yang menyambungkan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Hutan Lindung Bukit Batabuh juga merupakan ekosistem hutan,” terangnya.

PT MAL mengajukan permohonan izin lokasi untuk industri pengolahan hasil perkebunan sawit di Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap Inhu seluas 500 hektar.

“Lokasi merupakan kawasan hutan lindung sesuai Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tertanggal 6 Juni 1986,” tegasnya. ***

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: