Home / Opini / Suruh ASN dan Kepala Daerah netral, Gubri seperti menjilat ludah sendiri

Suruh ASN dan Kepala Daerah netral, Gubri seperti menjilat ludah sendiri

Gubernur Riau Syamsuar. (Foto: Kompas)

 

Oleh: Ilva Yulfianto*

RiauNews.com – Himbauan Gubernur Riau agar segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan kepala daerah agar netral dalam gelaran pesta demokrasi yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang, seperti menjilat ludah sendiri.

Betapa tidak, jejak digital memperlihatkan bahwa Gubri yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo ini terang-terangan menyatakan dukungan pada capres nomor urut 01 yang merupakan calon petahana.

“Saya berharap beliau bisa dua periode,” kata Syamsuar kepada wartawan seusai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/2/2019) lalu.

Baca: Bawaslu periksa Ketua KPU Riau terkait deklarasi dukungan 11 Kepala Daerah ke Jokowi

Meski didukung oleh PKS dan PAN pada gelaran Pilkada 2018 lalu, sejatinya Syamsuar adalah kader Partai Golkar, yang saat itu lebih memilih calon petahana Arsyajuliandi Rachman.

Berpasangan dengan Edy Natar Nasution, Purnawirawan perwira tinggi TNI-AD yang sebelumnya menjabat Komandan Korem 031/Wirabima, Syamsuar akhirnya berhasil memperoleh suara mayoritas masyarakat Riau.

Keberpihakan Syamsuar yang menyuruh ‘bawahannya’ netral makin terlihat ironi saat dia dan sepuluh kepada daerah lainnya di Provinsi Riau menghadiri dan menandatangani dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, dalam acara deklarasi Relawan Jokowi pada 10 Oktober 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Baca: Dukung Jokowi, Wan Thamrin tegur 10 Bupati/Wali Kota dan Gubri Terpilih

Bawaslu sempat memeriksa kepala daerah yang hadir pada acara tersebut, namun tak ada sanksi yang jelas. Bahkan Bawaslu menyebut para kepala daerah yang terang-terangan menyatakan dukungan pada Jokowi tersebut tidak bersalah.

Demikian juga dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, tak menyatakan secara jelas sanksi yang diberikan kepada kepala daerah tersebut.

Baca: Gubri: ASN dan kepala daerah harus netral dalam Pemilu

Meski sudah mengeluarkan surat nomor 700/9719/OTDA tanggal 12 Desember 2018, dan berkesimpulan bahwa 10 Kepala Daerah di Provinsi Riau telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mendagri hanya ‘menyuruh’ Gubri saat itu, Wan Thamrin Hasyim untuk menegur mereka, tanpa ada efek jera yang ditimbulkan.***

Penulis adalah wartawan Riaunews.com

Komentar
%d blogger menyukai ini: