Home / News / Politik / Sejumlah kecurangan dan keanehan di PPLN Malaysia

Sejumlah kecurangan dan keanehan di PPLN Malaysia

Surat suara tercoblos di Malaysia, yakni pada 01 untuk surat suara Pilpres dan Davin Kirana dari Partai Nasdem pada surat suara caleg.

Jakarta (RiauNews.com) – Carut marut pemungutan suara di Malaysia terus terjadi. Sejak sebelum hari pencoblosan hingga penghitungan suara, terus mengindikasikan adanya kecurangan di PPLN Malaysia.

Ketua Daerah Pemilihan Luar Negeri (DPLN) Partai Demokrat Lukmanul Hakim, membeberkan beberapa keanehan yang mengindikasikan terjadinya kecurangan, dimana yang diuntungkan adalah caleg nomor urut 2 dari Partai NasDem, Davin Kirana.



Lukman mengatakan, keanehan juga terlihat dari proses penerimaan amplop surat suara dari pos Malaysia. Dikatakan, seharusnya amplop yang tiba berasal dari berbagai distrik. Namun, kenyataannya tidak demikian.

Baca: Caleg Nasdem anak Dubes ini terindikasi gelembungkan suara di Malaysia

“Logika nya kan simpel. Kalau surat suara dalam seminggu sampai ke kantor pos Malaysia maka surat suaranya bervariasi. Tetapi yang muncul dominan dari dua distrik,” ucap Lukmanul.

Lukmanul lalu menjelaskan bahwa surat suara yang telah dihitung itu baru 22.807 yang tiba pada Rabu (15/5). Masih ada sekitar 60 ribu amplop surat suara yang baru tiba.

Mengenai hal itu, Lukmanul mengatakan mayoritas partai politik tidak mau penghitungan suara dilakukan. Alasannya, batas akhir penerimaan amplop surat suara via pos adalah Rabu (15/5). Sementara sekitar 60 ribu surat suara tersebut baru tiba pada hari ini Kamis (16/5).

Baca: KPU-Bawaslu tak diizinkan Polisi Malaysia periksa surat suara tercoblos

Kader NasDem Taufiqulhadi saat dihubungi CNNIndonesia.com menganggap lumrah penolakan parpol atas penghitungan suara di Malaysia. Namun menurutnya penolakan tersebut menjadi tidak ada gunanya ketika sistem politik di Indonesia didukung hukum yang kuat.

“Jika memang merasa ada dugaan kecurangan, harus diajukan ke Bawaslu atau ke MK. Ke bawaslu berkaitan dengan proses, ke MK berkaitan hasil. Siapa pun yang merasa dicurangi, harus menunjukkan buktinya. Selain daripada itu, tidak ada barometernya,” ujar Taufiqulhadi.

Lukmanul menegaskan bahwa batas akhir penerimaan amplop surat suara sudah disepakati semua pihak. Namun, PPLN melanggar ketentuan yang disepakati bersama tersebut.

Baca: Presiden Jokowi didesak copot Rusdi Kirana sebagai Dubes Malaysia

“Sekarang PPLN ngotot mau dihitung. Tetapi Demokrat, PDIP, Golkar, PPP, Gerindra, TKN dan BPN menolak,” kata Lukmanul.

“Sekitar 62 ribu surat suara yang mau dihitung ditolak oleh partai-partai. Cukup yang 22 ribu saja yang semalam sampai ke PPLN,” lanjutnya.

Lukmanul mengatakan pihaknya ingin ada pemungutan suara ulang di Malaysia di segmen pos. Menurutnya banyak kejanggalan. Pula, PPLN melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

“Panwaslu Kuala Lumpur mengecek salah satu alamat lengkap di Sekinchan, ternyata alamat bodong,” ucap Lukmanul memberi contoh salah satu kejanggalan.***[CNN]

Komentar
%d blogger menyukai ini: