Home / News / Politik / PDIP berhentikan Kordias Pasaribu sebagai Ketua DPD Riau

PDIP berhentikan Kordias Pasaribu sebagai Ketua DPD Riau

Kordias Pasaribu.

Pekanbaru (RiauNews.com) – Kordias Pasaribu harus merelakan jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Riau yang selama ini diamanahkan kepadanya, diberikan kepada orang lain.

Hal ini setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP membebastugaskan Kordias dari jabatantersebut dan digantikan oleh Rokhimin Dahuri sebagai Pelaksana harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan Riau.



“Benar, DPP menunjuk Prof Rokhmin Dahuri sebagai Plh ketua (PDIP Riau),” ucap Sekretaris DPD PDI Perjuangan Riau Syafaruddin Poti di Pekanbaru, Jumat (13/4/2018).

Baca: Berseteru di bandara, dua anggota DPRD Riau dipanggil BK

Sebagaimana dikutip dari Antara, Syafaruddin mengatakan bahwa pergantian kepemimpinan dilakukan DPP PDIP dengan pertimbangan tertentu. Namun, dirinya tak ingin melangkahi DPP untuk memberikan pernyataan karena pada saat Rapat Kerja Daerah Khusus akan disampaikan secara resmi oleh DPP.

“Hari Rabu (pekan depan) kami akan melakukan Rapat Kerja Daerah Khusus. Di situ akan diumumkan Plh secara resmi. Apa alasan pergantiannya, silahkan tanya langsung ke DPP,” ucap politisi asal Rokan Hulu ini.

Sebelumnya, beredar Surat dari DPP PDI Perjuangan yang menginformasikan dengan telah dibebastugaskan Kordias Pasaribu sebagai Ketua DPD PDIP Riau dan telah ditunjuk Pelaksana Harian Ketua DPD PDIP Riau, maka DPP menugaskan Hotman Manurung dan Ian Siagian untuk membantu tugas-tugas Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Riau.

Baca: Didukung PDIP, Warganet Sebut Tidak Akan Pilih Andi Rachman

Dalam surat tertuang, tugas-tugas yang dimaksud diantaranya untuk menyelesaikan persoalan internal partai, melaksanakan konsolidasi organisasi partai dalam mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung PDIP pada Pilkada serentak 2018.

Kemudian melakukan pengisian jabatan lowong Ketua DPD PDI Perjuangan Riau sesuai mekanisme peraturan partai. Surat tersebut dikeluarkan pada 11 April 2018, ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Hasto Kristiyanto dan Ketua Rokhmin Dahuri. ***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: