18 November 2018
Home / News / Politik / Meski ditolak pemerintah, PPP tetap cari celah agar dana saksi masuk APBN 2019

Meski ditolak pemerintah, PPP tetap cari celah agar dana saksi masuk APBN 2019

Anggota DPR RI asal PPP, Arwani Thomafi.

Jakarta (Riaunews.com) – Pemerintah melalui menteri keuangan telah menolak dana saksi partai politik untuk Pemilihan Umum 2019 dimasukkan dalam APBN 2019, lantaran tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Arwani Thomafi, mengatakan pihaknya akan tetap memperjuangkan agar dana saksi tersebut dibiayai oleh negara.



“Kami akan coba cari celah lagi lah,” kata Arwani kepada wartawan, Ahad (21/10/2018).

Menurutnya, jika memang ada keinginan dari Pemerintah, maka dana saksi masih bisa masuk APBN 2019. Meskipun jumlah pengajuannya sebesar Rp3,7 Triliun.

“Misalnya ngga ada UU-nya, saya kira jika ada keinginan bersama bisa jadi, kalau ada keinginan untuk dibicarakan ya kita siap untuk bicara. jangan sampai kita bicarakan disana tapi posisi pemerintah dari awal sudah menolak, ngapain dibicarakan,” ujar politisi asal PPP ini.

Sekretaris Fraksi PPP MPR itu juga meminta berbagai pihak tidak khawatir jumlah pengajuan anggaran itu menyita banyak postur anggaran di APBN

“Saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, misalnya terkait wah ini menyita banyak anggaran. Kata ingin kembalinya Pemilu ini untuk rakyat. Pemilu ini jangan dimaknai dengan perbuatan yang seolah perebutan kekuasaan, rebutan kursi itu,” kata Arwani.

Lagipula Wakil Ketua Umum PPP itu menilai, dana saksi juga untuk meminimalisasi kecurangan dalam Pemilu. Sebab, kecurangan dalam Pemilu biasanya terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).***

Sumber: Republika

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: