23 Oktober 2018
Home / News / Nasional / Saran BPK pada Presiden: Naikkan iuran BPJS atau….

Saran BPK pada Presiden: Naikkan iuran BPJS atau….

BPJS Kesehatan pada 2017 mengaku alami defisit Rp9 triliun.

Jakarta (RiauNews.com) – Terkait defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menawarkan tiga opsi kepada Presiden Joko Widodo.

Adapun opsi tersebut adalah menaikkan iuran, menambah suntikan dana dari APBN, atau mengurangi manfaat pelayanan.

“Sepertinya Presiden pilih yang ke dua. Kalau naikan besaran iuran sepertinya tidak,” kata anggota VI BPK Harry Azhar Azis.



Menurutnya, jika pemerintah bersedia menyubsidi BBM hingga ratusan triliun, maka tidak ada alasan untuk menolak subsidi kepada BPJS Kesehatan yang hanya defisit Rp9 triliun.

Sedangkan opsi ke tiga, pengurangan manfaat pelayanan BPJS Kesehatan juga nampaknya tidak dipilih Presiden, karena pemerintah ingin memberikan pelayanan maksimal untuk warganya.

Harry mengatakan sudah melapor kepada Presiden mengenai kendala keuangan yang dihadapi BPJS Kesehatan.

“Problem iuran untuk golongan miskin ada 92 juta jiwa yang di-‘cover’ APBN melalui PBI. BPJS Kesehatan meng-‘cover’ 182 juta peserta. Yang 182 juta itu pun menyebabkan BPJS dalam situasi defisit,” ungkap Harry.

Ia mengaku telah melakukan kunjungan ke rumah sakit dalam upaya audit kinerja BPJS, dan diketahui terdapat kendala pembayaran.

“Rumah sakit yang saya kunjungi mengeluh dana yang dikeluarkan, klaim tidak bisa diharapkan pada BPJS,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp9 tirliun karena 80 persennya peserta atau masyarakat banyak yang sakit.

“Betul BPJS Kesehatan selalu defisit dan tahun ini mencapai Rp9 triliun karena semuanya kuratif dan menunjukan 80 persen peserta sakit,” ujar Menkes.*** (antara)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: