Home / News / Nasional / MUI tegaskan Golput tidak haram, tapi Muslim wajib memilih

MUI tegaskan Golput tidak haram, tapi Muslim wajib memilih

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Didin Hafidudin.

Jakarta (RiauNews.com) – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan perbedaan pendapat soal fatwa bagi muslim yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu alias golongan putih (golput).

Ketua MUI Bidang Fatwa, Huzaimah, menyatakan lembaganya tidak pernah menerbitkan fatwa golput haram. Hal itu berlawanan dengan pernyataan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Muhyiddin Junaidi yang menyebut bahwa golput haram.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidudin mengatakan MUI memang mewajibkan umat Islam untuk memilih pada pemilu. Hal itu berdasarkan fatwa MUI 2009 tentang Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu.

Baca: MUI: Sumpah pocong syirik jika menyebut nama selain Allah

Didin mengatakan dalam fatwa itu tidak disebutkan dengan jelas bahwa golput itu haram hukumnya bagi umat Islam. Karena itu, menurutnya, tidak ada pertentangan antara pernyataan Huzaimah dan Muhyidin.

“Kan, memang tidak ada kata haram golput, tetapi wajib memilih, bukan haram golput. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan,” ujar Didin.

Ia mengatakan perbedaan tersebut bisa muncul lantaran ada perbedaan interpretasi. Didin pun menilai perbedaan interprerasi itu sebagai hal yang wajar.

“Mungkin perkataan wajib itu kan biasanya versusnya haram, solat itu wajib, maka meninggalkan solat itu haram. Jadi tafsirannya itu. Ada perbedaan, biasalah,” kata Didin.

Baca: Said Aqil: NU bukan bawahan MUI, tak ada hak perintah saya!

Saat ditanya soal kepastian hukum golput bagi umat muslim, Didin tidak menjelaskannya dengan gamblang. Ia hanya menegaskan memilih dalam Pemilu itu wajib hukumnya.

“Tidak disebutkan (haram) lah interpretasi aja itu,” kata Didin.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin meminta agar perbedaan pendapat itu tidak dipertentangkan. Menurutnya, berdasarkan fatwa MUI 2009, umat Islam wajib memilih dalam pemilu.

Baca: Usai Pilpres MUI akan ajukan hukuman potong tangan bagi koruptor

“Jadi mohon jangan dipertentangkan, kalau di kalangan ulama boleh jadi ada perbedaan pendapat tapi kalau pertanyaannya kepada MUI secara kelembagaan itu jawabannya (wajib memilih), baik komisi fatwa maupun dewan pertimbangan,” ujar Din.

Fatwa MUI terkait penggunaan hak pilih dalam pemilu tertuang dalam buku berjudul “Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975” yang diterbitkan Erlangga. Hal itu dijelaskan pada halaman 867 dengan bab keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009.***[CNN]

Komentar
%d blogger menyukai ini: