19 November 2018
Home / News / Nasional / Menaker bantah Perpres buat TKA kasar masuk dengan mudah, kenyataannya?

Menaker bantah Perpres buat TKA kasar masuk dengan mudah, kenyataannya?

Menaker Hanif Dhakiri.

Jakarta (RiauNews.com) – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing bukan kebijakan yang mempermudah masuknya TKA atau buruh kasar dari luar negeri ke Indonesia.

“Perpres membuat TKA kasar masuk dari mana?” kata Hanif dalam diskusi bertema Buruh Pasca-Reformasi gelaran Perhimpunan Aktivis Nasional (PENA) 98 di Jakarta, Sabtu (28/4/2018) malam.



Hanif menjelaskan, Jokowi justru menerbitkan perpres untuk menyederhanakan perizinan di Indonesia yang berbelit-belit dan menimbulkan biaya tinggi serta pungutan liar (pungli). Pepres justru untuk menunjang kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Baca: Banjir TKA bisa munculkan kecemburuan sosial

Dalam penyerderhanaan izin tersebut tetap mencantumkan syarat yang harus dipenuhi TKA, di antaranya mempunyai keahlian atau kompetensi, level menengah ke atas, hanya menduduki jabatan tertentu, lamanya bekerja, hingga harus membayar kompensasi. Bahkan, perpres mengatur harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia atau lokal.

Namun pernyataan Menaker tersebut tampaknya perlu dipertanyakan atau diperdebatkan. Sebab data yang dipaparkan Ombudsman RI beberapa waktu lalu menyatakan hal yang sebaliknya.

Baca: Ini dia penyimpangan tenaga kerja asing menurut Ombudsman RI

Dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (26/4/2018), Komisioner ORI Laode Ida memaparkan sejumlah kejanggalan yang mereka temukan di lapangan usai melakukan investigasi pada rentang Juni-Desember 2017.

Salah satunya adalah dominasi TKA asal Cina dan penempatannya dari buruh kasar hingga sopir.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: