Home / News / Nasional / KPID Tegur Metro TV karena porsi berita kampanye tak berimbang

KPID Tegur Metro TV karena porsi berita kampanye tak berimbang

Metro TV memberitakan Prabowo ditinggalkan pendukung saat berorasi di Padang. (Screenshoot: MetroTV)

Jakarta (RiauNews.com) – Stasiun televisi berita Metro TV kembali menjadi sorotan, apalagi kalau bukan soal pemberitaan yang tidak berimbang antar paslon Presiden-Wakil Presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2019.

Bahkan tingkat persentasenya sangat jauh, yakni 86 persen memberitakan kegiatan kampanye Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Sementara bagi pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno hanya 14 persen.

Akibatnya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Metro TV.

Baca: Pemberitaan tak berimbang, Metro TV ‘dijewer’ KPID Jakarta

Pemberian teguran itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh tujuh komisioner KPID DKI Jakarta pada Selasa, 9 April 2019. Sedangkan surat teguran tertulis tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama Metro TV pada Rabu, 10 April 2019.

Teguran tertulis tersebut diberikan karena hingga pada 9 April 2019, pemberitaan Metro TV tentang kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih belum sesuai dengan prinsip keberimbangan, keadilan dan proporsionalitas. Metro TV lebih banyak memberitakan kegiatan kampanye pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor 01 yaitu Jokowi Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Baca: Metro TV disebut penipu karena sebut Prabowo ditinggal pendukungnya saat orasi di Padang

Padahal ada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ikut dalam kontestasi pada Pilpres 2019, yaitu pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Sebelumnya, pada 11 Maret 2019, KPID Provinsi DKI Jakarta memanggil pihak Metro TV untuk dimintai klarifikasi terkait pemberitaan tidak berimbang dan tidak proporsionalitas mengenai kegiatan kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kepada KPID DKI Jakarta, pihak Metro TV yang hadir waktu itu mengakui adanya hambatan dalam menyajikan pemberitaan yang berimbang.

Metro TV mengaku adanya resistensi atau pelarangan dari tim kampanye pasangan calon 02 terhadap kru Metro TV yang melakukan peliputan di lapangan. Selain itu, pihak Metro TV juga mengakui sering ditolak jika mengundang Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 02 untuk wawancara di studio atau sebagai narasumber.

Dalam forum klarifikasi tanggal 11 Maret 2019, KPID Provinsi DKI Jakarta meminta agar pihak Metro TV mengubah kebijakan redaksionalnya untuk menyajikan pemberitaan yang berimbang dan memberikan hak yang sama kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti Pilpres 2019.

Pihak Metro TV berjanji akan memenuhi permintaan tersebut dan berkomitmen akan menyajikan pemberitaan yang berimbang, terutama pada saat kampanye terbuka dimulai pada 24 Maret 2019. Namun, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Tim KPID Provinsi DKI Jakarta, komitmen tersebut tidak dipenuhi.

Pemberian sanksi tertulis kepada Metro TV dilakukan dengan dasar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. ***[VIVA]

Komentar
%d blogger menyukai ini: