Home / News / Nasional / Haris Azhar: Tak tindak Ulin Yusron, contoh tebang pilih polisi

Haris Azhar: Tak tindak Ulin Yusron, contoh tebang pilih polisi

Haris Azhar.

Jakarta (RiauNews.com) – Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar ikut menanggapi lembeknya polisi terhadap Ulin Yusron, buzzer Jokowi yang mengumbar data pribadi orang lain tanpa hak.

Haris menyebut menyebutkan Ulin Yusron bukanlah pegiat media sosial. Ulin dinilai selama ini berperan sebagai buzzer Jokowi.



“Ulin memang orang bayaran sana, campaigner Istana. Tidak ada yang aneh kalau dia tidak ditangkap, dia menerima fasilitas diskriminasi hukum,” kata Haris, Selasa (14/5/2019).

Baca: Saktinya Ulin Yusron, buzzer Jokowi yang tak tersentuh polisi

Sebagaimana dikutip laman Tirto.id pada Rabu (15/5/2019), Haris berpendapat hal ini sebagai bentuk dari penegakan hukum yang tidak sehat.

“Kenapa yang bongkar data rahasia tidak diungkap, begitu ditindak hanya pilih-pilih orang,” kata Haris.

Haris menegaskan data pribadi merupakan data penting, sehingga polisi harus berani mengungkap pelaku pembocoran dan penyebaran data pribadi itu.

“Dia dapat dikenakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sebab data itu adalah rahasia yang harus dijaga,” ucap Haris.

Baca: Eks Kapolsek cabut pernyataan, Haris Azhar: Ada apa?

Hal senada diungkapkan ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti. Ia menilai wajar jika masyarakat memandang ada kedekatan Ulin dengan pihak Istana.

“Tidak bisa disalahkan juga jika orang-orang berpikir bahwa karena dugaan kedekatan inilah belum ada gugatan apa pun,” kata Bivitri.

Semestinya, kata Bivitri, polisi dapat menelaah terlebih dahulu apakah perbuatan Ulin meresahkan masyarakat. Jika terbukti meresahkan, maka polisi dapat bertindak tanpa perlu menunggu aduan.

Baca: Rocky Gerung: Mantan Kapolsek Pasirwangi ditekan atau berbohong

“Seharusnya itu respons polisi, bersifat objektif. Tentu tak salah jika sekarang masyarakat berpikir dia dekat dengan presiden. Sah-sah saja [berpikir seperti itu]” kata Bivitri.

Bivitri menambahkan tidak perlu perubahan aturan atau peraturan baru untuk mengantisipasi hal serupa.

“Yang dilakukan [Ulin] itu pelanggaran, tidak perlu ada perubahan peraturan perundang-undangan. Tapi penegak hukum harus konsisten untuk menindaklanjuti kasus ini,” ujar Bivitri.

Baca: Mahfud MD sebut pendukung Prabowo Islam garis keras

Terkait ini, Tirto mencoba menghubungi Ulin via telepon. Namun, usai reporter Tirto memperkenalkan diri, Ulin hanya berujar singkat “aku tak ada keterangan soal ini”.

Setelah itu, beberapa kali reporter Tirto mencoba menelepon Ulin, tapi dia tidak merespons lagi. Ia juga tidak membalas pesan singkat untuk diminta klarifikasi.***

Komentar
%d blogger menyukai ini: