26 September 2018
Home / News / Nasional / Definisi teroris jadi satu-satunya kendala pengesahan UU Antiterorisme

Definisi teroris jadi satu-satunya kendala pengesahan UU Antiterorisme

Anggota DPR RI Asrul Sani.

Jakarta (RiauNews.com) – Pengesahan revisi Undang-undang Antiterorisme hingga saat ini masih belum terlaksana, padahal pembahasannya sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

Menurut salah seorang anggota Pansus yang menangani revisi UU ini dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengungkap Polri sebagai pihak yang keberatan dengan definisi terorisme yang diinginkan beberapa fraksi di Pansus DPR. Sebagian Pansus DPR menginginkan definisi terorisme juga memasukan frase motif politik, motif ideologi, dan frase ancaman keamanan negara.



“Kemudian, teman dari Polri ini keberatan. Keberatan kalau ada frase soal motif politik dan frase keamanan negara,” ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Arsul mengungkap, keberatan Polri frase motif politik dan ideologi sebagai bagian dari definisi terorisme karena khawatir digunakan kuasa hukum tersangka terduga teroris maupun terdakwa untuk menghindar dari tuduhan. Selain itu, dia mengatakan, Polri menilai pencantuman motif politik dalam UU juga mempersempit ruang penegak hukum untuk menindak pelaku terduga teror.

“Begitu dikenakan pasal pidana materil maka pembelaannya adalah mengacu pasal 1 ayat 1 soal ini enggak ada motif politiknya dan ancaman terhadap negara,” ujar Arsul.

Arsul mengungkap, Polri beralasan tanpa memasukkan motif politik dalam UU, aparat kepolisian sudah melakukan pendalaman motif dan tujuan pelaku.

“Mereka (Polri) katakan bahwa ‘setiap penanganan terorisme itu kami pasti kita gali, motif jaringannya itu, meski enggak ada di UU, kita gali sebagai pengembangan kasus. Jadi, tanpa ada itu pun kami sudah kami lakukan’,” ujar Arsul.

Sebaliknya, beberapa fraksi di Pansus Revisi UU juga punya alasan memasukkan unsur motif politik dan ideologi, yakni untuk mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum. Menurut dia, sebagian fraksi menilai frase untuk menghindari aparat hukum langsung menetapkan pasal UU Terorisme yang belum didalami sama sekali oleh polisi.

“Ada permintaan agar jangan sampai ada peristiwa belum jelas sudah dikategorikan terorisme atau keterangan Polri bahwa ini teroris, padahal belum didalami,” ujar Arsul sebagaimana dilansir Republika.co.id.

Arsul mengatakan, pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyepakati pilihan alternatif soal definisi terorisme. Menurut dia, jika pembahasan revisi UU kembali terganjal definisi maka pilihannya motif politik tetap dimasukkan dalam revisi UU, tetapi dicantumkan di bagian penjelasan.

“Ada alternatif yang ada itu tidak dimasukkan dalam batang tubuh, tapi itu diberi penjelasan dalam uraian, yang jelas soal motif dan ancaman keamanan negara itu di penjelasan umum di UU,” kata Arsul.

Selain itu, ia mengatakan, frase ancaman keamanan negara juga menjadi poin yang belum disetujui pihak Polri dari tim Panja pemerintah. Sebab, frase tersebut membuka ruang keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

“Karena frase ancaman keamanan negara ini sudah bukan urusan Polri saja,” ujar Arsul.

Karena itu, kata anggota Komisi III DPR itu, perbedaan pemahaman soal definisi terorisme membuat pembahasan revisi UU tak juga selesai.

Definisi terorisme menjadi satu-satunya poin yang belum disepakati DPR dan pemerintah dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Poin ini juga yang membuat Revisi UU Antiterorisme itu tak kunjung disahkan, sejak digagas sejak 2016.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: