26 September 2018
Home / News / Nasional / Ada tiga isi Ijtima Ulama II lainnya selain dukungan pada Prabowo-Sandi

Ada tiga isi Ijtima Ulama II lainnya selain dukungan pada Prabowo-Sandi

Rapat Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta. (Kredit: detikcom)

Jakarta (RiauNews.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama baru saja menyelesaikan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II di Hotel Grand Cempaka pada Ahad (16/9/2018). Sidang pleno I Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II memutuskan dan menetapkan empat hal.

Ketua Organizing Committe Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II, Ustaz Dani Anwar menyampaikan, pertama, menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2019. Kedua, menetapkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presidennya.



“Ketiga, mengikat seluruh peserta Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional II untuk memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden yang direkomendasikan dalam surat keputusan ini,” kata Ustaz Dani melalui keterangan tertulis yang diberikan kepada awak media di Hotel Grand Cempaka, Ahad (16/9).

Keempat menetapkan, mewajibkan peserta Ijtima’ Ulama untuk mensosialisasikan hasil rekomendasi ini kepada seluruh umat Islam. Selain itu, Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional II juga menghasilkan 17 poin fakta integritas calon presiden dan wakil presiden.

Sebelumnya, Ketua Umum GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak mengatakan, berkat bantuan Allah SWT, sudah terbukti saat pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta bagaimana kerja GNPF di luar mekanisme partai. Hal tersebut tidak lepas dari bantuan Allah SWT.

“Jadi kita menghadapi kompetisi harus yakin bantuan Allah SWT akan diberikan kepada kita,” kata Ustaz Yusuf.

Terkait apa yang akan dilakukan GNPF dalam memberikan dukungan, dia menjelaskan, GNPF hanya memberikan rekomendasi sebagai dukungan. Tapi apabila pasangan calon membutuhkan dukungan dari GNPF, maka GNPF beserta seluruh sayap juangnya di daerah-daerah akan memberikan dukungan.

Ia menegaskan, jadi ingin meluruskan, jangan menganggap GNPF yang tadinya pejuang ulama menjadi pejuang politik. Jika GNPF dianggap sebagai pejuang politik, menurutnya, itu salah besar karena tidak ada indikasi ke arah sana. Namun di dalam perjuangan ini ternyata dihadapan GNPF sudah masuk waktu Pilpres 2019.***

Sumber: Republika

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: