11 Desember 2018
Home / News / Bisnis / Mantan Dirut Pertamina ini blak-blakan soal intervensi Menteri BUMN

Mantan Dirut Pertamina ini blak-blakan soal intervensi Menteri BUMN

Elia Massa Manik. (Kredit: SWA.co.id)

Jakarta (RiauNews.com) – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik buka-bukaan soal Pertamina ketika dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas tersebut selama 13 bulan.

Seperti yang dilansir laman CNBC Indonesia pada Jumat (23/11/2018), ada beberapa hal yang menurut Elia menghambat laju perusahaan plat merah bidang perminyakan tersebut.



1. Intervensi Menteri BUMN
Pertamina juga terlalu banyak mendapat intervensi banyak pihak, salah satunya dari Menteri BUMN Rini Soemarno, seperti penempatan direksi.

Dia bercerita, saat masuk di Pertamina, ada delapan direksi di bawahnya, dan ia ingin itu dipangkas menjadi lima orang saja, tapi Menteri Rini malah mau menambahnya jadi 11 direksi.

“Saya kira ada tiga hal (untuk bangun BUMN) yaitu knowledge, speed, dan nyali. Nyali itu perlu, supaya jangan sama menteri ‘iya’ terus. Waktu saya di PTPN, direksinya ada lima (saya pangkas) jadi tiga direksi. Kenapa ini Pertamina direksi delapan, (mau saya pangkas) jadi lima, sekarang jadi 11? Tidak setuju saya dengan menteri. Kenapa? Karena fundamental harus diperjuangkan,” katanya.

2. Terlalu sering RDP dengan DPR
Ia mengatakan dirinya mengalami beberapa hal yang menurutnya tidak perlu dilakukan dan buang-buang waktu ketika menjadi Dirut Pertamina. Misalnya, lanjut Elia, selama 13 bulan menjadi Dirut Pertamina, dirinya harus melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR sebanyak 37 kali.

Ini sangat berbeda ketika di sektor swasta, dirinya hanya menghadiri tiga kali RDP dalam setahun.

Rapat berpuluh-puluh kali itu menurutnya menyita waktu kerjanya sebagai Dirut Pertamina. Padahal, jika mau rapat, cukup diwakili dengan kementerian terkait seperti Kementerian BUMN atau Kementerian ESDM.

“Terus kapan kerjanya tuh direksi? Ini satu hal kecil. Bisa diubah? Bisa kok. Itu satu aturan selesai kok, ngapain DPR panggil BUMN terus? Kan ada kementerian, ya pihak kementerian dong yang ke sana, biar CEO-nya kerja. Dari dulu saya sudah bicara hal ini lho, bukan baru sekarang setelah tidak di Pertamina,” ungkap Elia dalam paparannya di hadapan alumni ITB, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

3. Lambatnya persetujuan Komisaris
Lebih lanjut, Elia mengungkapkan perihal lambatnya komisaris Pertamina dalam menyetujui suatu hal. Ia menyebut, dirinya butuh waktu paling tidak tiga bulan untuk mendapat sebuah persetujuan.

“Komisaris makan gaji gede, Bos. Saya minta approval saja bisa tiga bulan urus beginian,” kata Elia.

Kendati demikian, Elia berpendapat, perbaikan di tubuh Pertamina bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Hanya saja, untuk memperbaikinya, hal utama yang mesti dibenahi adalah memperbaiki kualitas orang-orang di dalamnya.

“Bisa diperbaiki. Baru ketiga itu aturan. Banyak yang bisa dilakukan terobosan asal banyak (orang) warasnya. Perlu bantuan politik,” pungkas Elia. ***

Komentar
%d blogger menyukai ini: