Konflik Lahan Masih Terjadi, Warga Jambi Sindir Jokowi

Demo mahasiswa asal Rokan Hilir yang menuntut PT Pandawa Lima mengembalikan lahan masyarakat yang dikuasai. (Kredit: Media Center)

Jambi (RiauNews.com) – Perwakilan warga dari Desa Seponjen, Dusun Pulao Tigo, Desa Sogo, dan Kelurahan Tanjung di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi menyesalkan ucapan Presiden Joko Widodo saat debat capres kedua yang menyatakan tidak ada lagi konflik lahan dalam 4,5 tahun pemerintahannya.

Budiman, salah satu perwakilan warga mengatakan saat Jokowi mengucapkan itu pada debat capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019), dirinya bersama warga sedang melakukan aksi di Jambi memprotes lahan usaha perkebunan PT Bukit Bintang Sawit (PT BBS).

“Kami juga heran ketika pemerintah bicara tidak ada konflik hari ini. Padahal kami masih di lokasi melakukan aksi,” ujar Budiman di kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta Selatan pada Kamis (21/2).

Warga Desa Seponjen, Dusun Pulao Tigo, Desa Sogo dan Kelurahan Tanjung di Kabupaten Muaro Jambi memang sedang terlibat konflik dengan PT BBS. Warga didampingi oleh Walhi Jambi.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi Rudiansyah mengatakan warga melawan klaim PT BBS atas tanah mereka seluas 1.373,4 hektar dan terdiri dari 495 kepala keluarga.

Rudiansyah menyebut PT BBS hingga saat ini belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Namun, perusahaan itu sudah melakukan aktivitas perkebunan bahkan sudah melakukan produksi.

Kata Rudiansyah, sudah sejak 2007 masyarakat meminta PT BBS angkat kaki dari tanah yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka.

Walhi Jambi mencatat sejak 2015 hingga 2019 warga sudah sering melakukan aksi dan menuntut Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk segera melepas izin usaha perkebunan tersebut. Namun masyarakat tidak menerima hasilnya.

“Sampai saat ini masih dalam penguasaan PT. BBS. Masyarakat merasa dirugikan atas pendudukan lahan di sana,” kata Rudiansyah di acara yang sama.

Sementara itu, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi Boy Evan Sembiring mengatakan PT BBS bersikeras melawan protes warga dengan klaim memiliki izin usaha perkebunan (IUP). Padahal, menurut dia, IUP bukan hak atas penguasaan lahan.

“Sejauh ini mereka defense kan, mereka tetap bertahan kalau IUP ini dasar mengerjakan perkebunan yang sah. Tapi kalau saya sih ngomongnya iqra dong, baca. Aturannya enggak ngomong kayak gitu. IUP itu izinnya melakukan usaha perkebunan tapi dia bukan izin terhadap penguasaan tanah,” kata Boy.

Klaim Presiden Jokowi bahwa tak ada konflik lahan dalam 4,5 tahun terakhir memang menuai banyak sorotan, terutama dari kubu oposisi dan LSM.

Merujuk catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada 2018, konflik agraria mencapai 807,17 ribu hektare.

Konflik agraria didominasi oleh latar belakang perebutan lahan di sektor perkebunan sebanyak 65,66 ribu hektare, kehutanan 54,06 ribu hektare, pertambangan 49,69 ribu hektare, properti 13 ribu hektare, dan infrastruktur 4.859 hektare.

Luasan konflik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 520,49 ribu hektare pada 2017. Namun, jumlah luasan wilayah konflik agraria tersebut tidak seluas pada 2014 ketika proyek infrastruktur belum dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Pada 2014, jumlah luasan konflik agraria mencapai 2,86 juta hektare.

Jokowi belakangan mengklarifikasi ucapannya saat debat capres itu. Jokowi menjelaskan konteks saat dirinya menyampaikan tak ada konflik agraria, adalah hampir tak ada konflik agraria dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur.

“Konteksnya adalah pembebasan lahan untuk infrastruktur. Kita tahu kan banyak infrastruktur berhenti delapan tahun, ada yang berhenti dua puluh enam tahun, karena apa? Pembebasan tanah yang terhambat,” kata Jokowi kepada wartawan di Pandeglang, Banten, Senin (18/2).

“Sekarang ini saya sampaikan alhamdulillah untuk pembebasan infrastruktur dapat dikatakan kita ini tidak banyak terjadi konflik-konflik yang ada,” ujarnya melanjutkan.***[CNN]

Komentar
%d blogger menyukai ini: