Home / Hukum & Kriminal / Tak miliki IPP, akhirnya RPD Kuansing dilarang siaran

Tak miliki IPP, akhirnya RPD Kuansing dilarang siaran

Pertemeuan KPID RIau dengan Diskominfo Kuansing terkait kasus RPD Kuansing

 

Pekanbaru (RiauNews.com) – Karena belum mengurus Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP), untuk sementara waktu Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kuantan Singingi (Kuansing) dilarang mengudara hingga persoalan perizinan tersebut dapat diselesaikan.

 

“Sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Penyiaran RI Nomor 32/2002 Tentang Penyiaran, disebutkan bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatan penyiaran, setiap lembaga penyiaran wajib memiliki IPP,” demikian disebutkan Warsito, Kordinator Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau.

 

Terkait kasus RPD Kuansing, dijelakan Warsito awalnya ada laporan dugaan pelanggaran isi siaran yang dilakukan RPD Kuansing pada tanggal 24 Agustus 2017 lalu, namun saat didalami, justru yang terungkap Radio tersebut belum memiliki IPP.

 

Larangan mengudara terhadap RPD Kuansing untuk sementara waktu, sudah disampaikan pihak KPID Provinsi Riau kepada lembaga penyiaran bersangkutan saat diadakan pertemuan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kuantan Singingi di Pekanbaru, Senin (11/09/2017).

 

“Kita akan tertibkan semua lembaga penyiaran di Provinsi Riau yang tidak memiliki izin dengan cara memberikan edukasi kepada lembaga terkait dan meminta mereka segera mengurus IPP,” imbuh Warsito.

 

Dilain pihak, Hisam Setiawan, Komisioner KPID Provinsi Riau Bidang Kelembagaan, menyebutkan pasca penyelidikan langsung ke RPD Kuansing beberapa waktu lalu, pihaknya justru tidak serta merta membedah laporan dugaan pelanggaran isi siaran.

 

“Alasannya, bila kita masuk ke wilayah tersebut, sama artinya dengan melegalkan RPD Kuansing dalam menyelenggarakan penyiaran. Sementara dalam kasus ini, temuan kita RPD Kuansing justru belum memiliki IPP, artinya, bila kita masuk ke ranah kasus tersebut, sama saja kita menganggap lembaga penyiaran publik ini sudah legal,” ujar Hisam.

 

Menyikapi keputusan KPID Provinsi Riau, H. Samsir Alam selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Kuansing, didamping Kepala Bidang Informasi Publik, Primadian, akan mematuhi keputusan tersebut dengan menghentikan siaran RPD Kuansing dan akan segera mengurus IPP.

 

“Selama ini RPD Kuansing mengudara berdasarkan Peraturan Bupati yang dikeluarkan 2009 lalu. Terkait dugaan pelanggaran isi siaran, kami telah off air dan segera mengurus perizinan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Samsir Alam menjelaskan.

 

Samsir Alam juga menyebutkan selama ini RPD Kuansing adalah alat siar vital untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

 

“berdasarkan alasan ini maka kami telah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Kuansing. Rancangan tersebut tidak lama lagi akan dibahas di DPRD Kuansing,” ujarnya memaparkan.

 

Sekedar informasi, laporan terkait dugaan pelanggaran konten siaran yang dipancarluaskan RPD Kuansing, terjadi saat pelaksanaan iven Pacu Jalur, tepatnya 24 Agustus 2017 lalu. Dalam siarannya, perkataan yang diucapkan oleh oknum penyiar terkesan tidak sopan karena bernada lucah atau porno. (rilis)

 

Editor : Pepen

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: