23 Oktober 2018
Home / Hukum & Kriminal / Setya Novanto masih bisa dijadikan tersangka oleh KPK

Setya Novanto masih bisa dijadikan tersangka oleh KPK

Jakarta (RiauNews.com) – Peluang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka masih terbuka. Dengan catatan, institusi anti rasuah tersebut memiliki paling sedikit dua bukti keterlibatan Ketua DPR RI tersebut dalam kasus mega korupsi KTP elektronik.

Hal tersebut seperti yang diutarakan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, dalam sebuah rilis dan dilansir Antara, Ahad (1/10/2017).

“Hal itu telah dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan MA Nomor 4/2016. Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka,” katanya.



Hal itu, kata dia, dikarenakan putusan praperadilan Novanto itu menyangkut aspek formil sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dia, bukan aspek substansi apakah dia bersalah atau tidak bersalah.

“Dugaan tindak pidana yang dilakukan Setya Novanto tidak secara otomatis gugur,” kata dia.

Ia pun menjelaskan, praperadilan Novanto bukan merupakan pemeriksaan pokok perkara tetapi hanya menguji apakah penetapan tersangka terhadap dia sah atau tidak.

Menurut dia, hakim –dalam konteks ini menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4/2016– hanya menguji aspek formil dari minimal dua alat bukti yang sah yang dimiliki.

“Penentuan bersalah atau tidaknya Setya Novanto nanti akan dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara. Artinya, putusan praperadilan ini tidak menggugurkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana,” tuturnya.

Seperti diketahui, hakim tunggal yang menangani sidang praperadilan yang diajukan politisi Partai Golkar tersebut, Cepi Iskandar, pada saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9), menyatakan bahwa penetapan Ketua Setya Novanto sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Hakim juga memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto yang berdasarkan Sprindik tertanggal 17 Juli 2017. Setnov sebelumnya disangkakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus proyek pengadaan KTP-el.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: