Home / Hukum & Kriminal / Oknum Bapenda Riau dan Polisi diduga “mainkan” pajak kendaraan

Oknum Bapenda Riau dan Polisi diduga “mainkan” pajak kendaraan


Pekanbaru (RiauNews.com) – Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) saat ini menjadi perhatian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, sebab kuat dugaan telah terjadi korupsi pajak kendaraan yang dilakukan oknum-oknum pegawai Pegawai Badan Pendapatan Daerah dan Polisi yang bertugas di instansi tersebut.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo menyebutkan, pihaknya sudah memeriksa belasan saksi atas kasus yang sudah bergulir sejak 2016 lalu.

“Ada Pegawai Dispenda Riau dan Pihak Kepolisian yang bertugas di sana yang diperiksa. Namun hingga ini belum ada penetapan tersangka,” kata Guntur, Senin (25/9/2017).



Guntur menjelaskan kasus tersebut statusnya sudah penyidikan. Prosesnya masih dalam pengumpulan barang bukti walaupun sudah dilakukan penggeledahan di Kantor Bapenda Riau.

“Masih mengumpulkan barang bukti, pemeriksaan saksi ahli belum, audit juga belum,” ungkap Guntur.

Dilansir dari Antara, sebelumnya kasus yang bergulir pada 2016 lalu ini pada saat aparat Direskrimsus Polda Riau, masih dijabat Kombes Pol Rivai Sinambela, sudah kadaluarsa. Itu karena kasus itu melewati batas waktu dan dikembalikan oleh kejaksaan. Kemudian Polda Riau menyatakan dengan mengirim kembali Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Kasus tersebut dimulai sejak kepolisian mencurigai adanya korupsi pajak kendaraan.Hasil penyidikan, polisi menemukan barang bukti sebanyak 400 mobil memiliki surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tanpa izin Direktorat Lalu Lintas Polda Riau.

Akibat korupsi yang terjadi sejak 2014 itu, ditaksir kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Hal itu terbongkar saat anggota kepolisian lalu lintas merazia sebuah mobil yang melanggar rambu lalu lintas.

Saat surat-surat kendaraan diperiksa, ditemukan keganjilan pada surat ketetapan pajak daerah. Surat itu dikeluarkan tanpa persetujuan Direktorat Lalu Lintas Polda Riau.

Polisi kemudian menelusuri pemalsuan surat itu. Ditemukan setidaknya 400 kendaraan memiliki surat ketetapan pajak daerah yang tidak wajar. Namun kemudian diketahui kasus tersebut melewati masa penyidikan.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: