21 Januari 2018
Home / Hukum & Kriminal / KPK periksa enam saksi kasus korupsi pembangunan gedung IPDN Rohil

KPK periksa enam saksi kasus korupsi pembangunan gedung IPDN Rohil

Gedung IPDN kampus Rokan Hilir yang bermasalah.

 

Pekanbaru (RiauNews.com) – Enam orang diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (29/5/2017) ini, terkait kasus korupsi pembangunan tahap II Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Rokan Hilir, Riau.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, keenam orang tersebut diperiksa untuk tersangka Budi Rachmat Kurniawan (BRK), yang merupakan mantan Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya.

Adapun saksi-saksi tersebut antara lain; Sutidjan, Tri Yudi Surahmat, Maria Lusiani Tjahjanadewi, Anton, dan Syamsudin Achmad Fauzi yang kesemuanya merupakan karyawan PT Hutama Karya. Sedangkan satu orang lagi Agung Trisilo adalah karyawan swasta, namun tak disebutkan nama perusahaannya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Dudy Jocom (DJ) Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Budi Rachmat Kurniawan (BRK), dan Bambang Mustakim (BMT) sebagai Senior Manager PT Hutama Karya.

Ketiga tersangka diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan memperkaya diri dan orang lain atau korporasi dalam pembangunan Gedung IPDN dengan proyek senilai Rp 91,62 miliar yang terjadi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Dudy dan Budi sebagai tersangka di perkara lain yakni pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam proyek senilai Rp 125 miliar tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 34 miliar.

Bahkan Budi juga pernah divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan Gedung Diklat Pelayaran di Sorong dengan indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut sebesar Rp 24,2 miliar.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: