21 November 2018
Home / Hukum & Kriminal / KPK bantu Polda Riau tangani enam kasus korupsi

KPK bantu Polda Riau tangani enam kasus korupsi

Febri Diansyah, juru bicara KPK.

Pekanbaru (RiauNews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Selasa (24/4/2018) hingga Kamis (26/4/2018) telah menurunkan Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Koorsupdak) ke Pekanbaru, Provinsi Riau.

Informasi yang dipaparkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, kegiatan tersebut dalam rangka supervisi dan koordinasi terhadap enam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau.



“Perkara tersebut disupervisi KPK untuk membantu penyelesaian kendala dalam penanganan penyidikannya,” ucap Febri.

Adapun sejumlah kesulitan yang dialami kepolisian di Riau seperti proses pemenuhan petunjuk jaksa dalam P-19 dan kendala dalam proses perhitungan kerugian negara.

Dikutip dari Kompas.com, keenam perkara korupsi yang disupervisi adalah dugaan korupsi proses pemberian kredit investasi refinancing atas nama PT Barito Jaya sebesar Rp 23 Miliar pada tahun 2007 dan sebesar Rp 17 Miliar pada tahun 2008 oleh PT BNI Tbk sentra kredit kecil Pekanbaru. Kasus ini ditangani oleh penyidik Polda Riau.

Kedua, dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap program kegiatan rehabilitasi kawasan hutan lindung Bukit Suligi blok A seluas 250 hektar APBN TA 2010 yang ditangani oleh penyidik dari Polres Rohul.

Ketiga, dugaan TPK pengelolaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Jati Mulya yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Kab. Kerinci Kanan Kab. Siak TA 2015, ditangani oleh penyidik Polres Siak.

Keempat, dugaan korupsi pada pembangunan resetlement di Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako yang dikerjakan oleh CV Karya Indah berasal dari APBD Kabupaten Rohil, Tahun Anggaran 2014, yang ditangani oleh penyidik dari Polres Rohil.

Kelima, dugaan korupsi dalam kegiatan pematangan lokasi pembangunan kantor dan rumah dinas Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuansing pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Sengingi Tahun Anggaran 2013, yang ditangani oleh penyidik dari Polres Kuantan Sengingi.

Dan, keenam dugaan TPK dan atau Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap dana APBN-DPI PD TA 2010 untuk pekerjaan pembangunan Jalan Bangkinan menuju Ranah Singkuang Kecamatan Kampar, ditangani oleh penyidik Polres Kampar.

Menurutnya, kegiatan supervisi KPK dikawal oleh Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Riau.

“Supervisi yang dilakukan KPK berupa gelar bersama antara penyidik dari kepolisian, jaksa peneliti dari masing-masing perkara, dan auditor dari BPKP Perwakilan Riau,” pungkas Febri.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: