19 Desember 2018
Home / Hukum & Kriminal / Kembali dijadikan tersangka, Setya Novanto siap lawan KPK

Kembali dijadikan tersangka, Setya Novanto siap lawan KPK

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Jakarta (RiauNews.com) – Genderang perlawanan “ditabuhkan” Setya Novanto (Setnov) usai kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus megakorupsi KTP-e.

Kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi, menegaskan akan melakukan sejumlah langkah hukum dan politik atas langkah yang diambil KPK.

“Sebagaimana saya sampaikan pada media sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan sprindik atau SPDP baru dengan kasus yang sama, tim kuasa hukum akan mengambil langka hukum,” kata Fredrich Jumat (10/11/2017).

Adapun upaya hukum yang akan ditempuh, diantaranya kembali mengajukan praperadilan. Kemudian melaporkan KPK karena dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 414, 421, Pasal 23 UU 31 tahun 1999 tentang Melawan Putusan Pengadilan.



Fredrich juga menganggap bahwa KPK telah melakukan manuver politik dalam upaya pengkerdilan Partai Golkar, di mana saat ini Setnov menjabat sebagai Ketua Umum.

“Melakukan upaya manuver politik karena dengan adanya upaya pengkerdilan terhadap Partai Golkar,” kata Fredrich.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan secara resmi penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto, terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara pimpinan KPK.

“SN (Setya Novanto) selaku anggota 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, Sugiharto dan kawan-kawan (dkk), diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantor KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Menurut Saut, surat perintah penyidikan atas nama Setya Novanto telah diterbitkan institusinya pada 31 Oktober 2017. Proses penyelidikan ini juga telah dilakukan, namun telah dua kali dipanggil untuk mengklarifikasi, Novanto tidak memenuhi pemeriksaan.

Novanto dalam kasus ini dijerat menggunakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: