21 Oktober 2018
Home / Hukum & Kriminal / Kejagung belum pecat Kasi Intel Kejati Bengkulu yang terjaring OTT KPK

Kejagung belum pecat Kasi Intel Kejati Bengkulu yang terjaring OTT KPK

KPK memperlihatkan uang yang disita dalam OTT di Kejati Bengkulu. (Kredit Foto: Liputan 6)

Jakarta (RiauNews.com) – Kasi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, ternyata tak semata-mata membuatnya langsung dipecat dari pekerjaan.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejakasaan Agung Widyo Pramono menuturkan, pemecatan Purba sebagai Kasi III Intel Kejati Bengkulu akan dilakukan setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Kini, Purba hanya baru diberhentikan sementara dari tugasnya.

“Jika nanti terbukti (menerima suap) di persidangan baru akan diberhentikan,” tutur Wudyo Pramono saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (10/6/2017) di laman Liputan 6.

Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil, di mana kejaksaan perlu memeriksa yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum dipecat dari jabatannya.

“Karena anggota kami kena OTT (Operasi Tangkap Tangan), maka saya mohon izin Pimpinan KPK untuk dapat memeriksa secara administrasi pelanggaran disiplin pegawai negeri,” pungkas Widyo.

KPK menetapkan tiga orang tersangka atas OTT di Bengkulu. Mereka adalah Amin Anwari selaku pejabat pembuat komitmen, Murni Suhardi selaku Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo, dan Parlin Purba selaku Kasi III Intel Kejati Bengkulu.

Dia mengatakan, Amin Anwari dan Murni Suhardi memberi suap kepada Parlin Purba berkaitan dengan pengumpulan data dan bahan keterangan Balai Wilayah Sungai tahun 2015-2016.

“Dari tangan tersangka, penyidik mengamankan uang sebesar Rp 10 juta,” kata Basaria di Gedung KPK Jakarta, 9 Juni 2017.

Selaku pemberi suap, Amin Anwari dan Murni Suhardi dijerat Pasal 5 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga penerima Parlin Purba diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Salah satu dari tiga tersangka itu adalah Kasi III Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba. Ruangan Parlin juga langsung disegel dengan garis KPK.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: