19 September 2018
Home / Hukum & Kriminal / Ini jawaban Jaksa KPK atas eksepsi Setya Novanto

Ini jawaban Jaksa KPK atas eksepsi Setya Novanto

Setya Novanto saat duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Jakarta (RiauNews.com) – Sidang lanjutan kasus megakorupsi dengan terdakwa Ketua DPR RI nonaktif, Setya Novanto, hari ini, Kamis (28/12/2017), dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dengan agenda pembacaan jawaban Jaksa atas eksepsi tersangka.

Menurut Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap tim penasihat hukum Setya Novanto keliru dalam mempermasalahkan pemisahan berkas perkara (splitsing) antara terdakwa yang satu dengan lainnya.

“Penilaian dan argumentasi penasihat hukum mengenai splitsing berkas perkara didasarkan pada logika hukum dan ketentuan hukum yang keliru,” kata Jaksa Wawan Yunarwanto.



Menurut Jaksa Wawan, splisting merupakan salah satu diskresi atau keistimewaan dalam mengambil keputusan oleh tim JPU pada proses penuntutan yakni mengajukan beberapa pelaku tindak pidana dengan surat dakwaan yang terpisah meskipun dari satu berkas perkara.

Dengan demikian, sambung Jaksa Wawan, splitsing perkara masuk dalam ranah tekhnis penuntutan, dan bukan merupakan asas dalam hukum acara pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Splisting diatur dalam Pasal 142 KUHAP dan Pasal 141 KUHAP,” terangnya.

Sebelumnya, tim penasihat hukum Setnov, Maqdir Ismail membandingkan tiga dakwaan korupsi e-KTP yang di antaranya yakni, dakwaan Irman dan Sugiharto,‎ Andi Agustinus alias Andi Narogong, serta Setya Novanto.

Maqdir membanding‎kan nama-nama yang turut serta terlibat dalam dugaan korupsi e-KTP lewat tiga dakwaan. Bukan hanya itu, Maqdir juga membeberkan lenyapnya nama-nama penerima uang panas e-KTP yang sebelumnya sempat muncul di dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, namun hilang di dakwaan Setnov.

Setya Novanto sendiri telah didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013.*** (Okezone)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: