16 Desember 2018
Home / Hukum & Kriminal / Dakwaan terhadap Setya Novanto dibacakan setelah sidang dua kali diskors

Dakwaan terhadap Setya Novanto dibacakan setelah sidang dua kali diskors

Setya Novanto tampak dipapah saat memasuki ruangan Persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (Kredit: Kompas.com)

Jakarta (RiauNews.com) – Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membacakan dakwaan terhadap Setya Novanto, setelah sidang dua kali diskors karena Ketua DPR RI nonaktif tersebut mogok bicara dan tak mau menjawab pertanyaan hakim saat ditanya siapa namanya.

Kemudian Setnov mengatakan bahwa kondisinya sekarang tidak fit, karena semalam kurang tidur dan mengalami mencret. Namun setelah diperiksa oleh tim dokter, pada pukul 17.15 WIB, Hakim Yanto yang menjadi ketua di Persidangan Tipikor Jakarta Pusat memutuskan sidang dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa.

Diwartakan oleh KOmpas.com, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Atas perbuatannya itu menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun.

“Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum,” ujar jaksa KPK Irene Putrie.



Menurut jaksa, Setya Novanto, yang kini menjabat Ketua DPR RI itu, secara langsung atau tidak langsung mengintervensi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP tahun 2011-2013.

Penyalahgunaan kewenangan itu dilakukan Setya Novanto untuk menguntungkan diri sendiri, serta memperkaya orang lain dan korporasi.

Jaksa menyebutkan, sejak awal proyek e-KTP telah diatur untuk menggunakan anggaran rupiah murni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya, agar pencairan anggaran membutuhkan persetujuan DPR RI.

Pada Februari 2010, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Andi Agustinus alias Andi Narogong, selaku penyedia barang dan jasa, menemui Ketua Komisi II DPR Burhanuddin Napitupulu.

Menurut jaksa, mereka membuat kesepakatan bahwa Andi akan menjadi pihak yang menyediakan fee bagi anggota DPR. Pemberian fee tersebut untuk memperlancar persetujuan anggaran.

Selanjutnya, Andi, yang dekat dengan Setya Novanto, mengajak Irman untuk menemui Novanto.

“Terdakwa selaku Ketua Fraksi Golkar dipandang sebagai kunci keberhasilan pembahasan anggaran. Atas ajakan tersebut, Irman menyetujuinya,” kata jaksa.

Dalam surat dakwaan, jaksa KPK menguraikan sejumlah pertemuan yang dihadiri pengusaha dan pejabat Kemendagri.

Dalam pertemuan itu, Setya Novanto menyatakan kesiapannya untuk mendukung terlaksananya proyek e-KTP dan memastikan usulan anggaran Rp 5,9 triliun disetujui DPR.

Namun, Novanto meminta agar fee sebesar 5 persen bagi anggota DPR lebih dulu diberikan oleh para pengusaha yang ikut dalam proyek.

Menurut jaksa, jika permintaan tidak dipenuhi, Setya Novanto tidak akan mau membantu pengurusan anggaran.

Dalam kesepakatan, para pengusaha yang tergabung dalam konsorsium akan memberikan 5 persen kepada Setya Novanto dan anggota DPR lain. Kemudian, 5 persen diberikan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Selain itu, sebesar 5 persen kepada Irman dan staf di Kemendagri.

Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: