Harga tiket pesawat mahal, Menhub: Itu bukan urusan saya

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Jakarta (RiauNews.com) – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut bahwa mahalnya harga tiket pesawat yang dikeluhkan oleh masyarakat dan pengusaha bukan merupakan urusan pihaknya.

Menurut dia, Kemenhub hanya mengatur harga batas atas dan bawah dalam moda transportasi udara itu. Selebihnya, lanjut dia, harga tiket pesawat merupakan kewenangan dari masing-masing maskapai penerbangan.



“Tiket itu bukan urusan saya. Jadi urusan dari airlane-nya. Saya urusannya atas dan bawah,” kata Budi Karya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Semenjak bisnis penerbangan Tanah Air dikuasai dua grup maskapai, yakni Lion Air dan Garuda Indonesia, tiket pesawat meroket. Konsumen makin tercekik apabila berangkat membawa barang, karena Lion Air kini mengenakan tarif bagasi yang tidak murah.

Baca Juga:

Keluhan tiket mahal tak hanya datang dari masyarakat biasa, namun juga dari pemerintah daerah.

Gubernur Riau Syamsuar bahkan berencana jika ada urusan ke Jakarta akan memilih ke luar negeri dulu, seperti Malaysia dan Singapura, karena dihitung-hitung lebih murah melakukan penerbangan transit ke negera jiran dibandingkan penerbangan langsung.

“Perjalanan dinas ASN kan sudah ada pagunya di APBD. Kalau tiket mahal tentu besar lagi nanti anggarannya. Makanya kita mengajukan ke pusat, kalau diizinkan boleh melalui negeri seberang, bisa transit ke Malaysia dan Singapura,” kata Syamsuar, Senin (17/6/2019).

Orang nomor satu di Provinsi Riau ini mencontohkan, jika dirinya membeli tiket pesawat ke Bangkok transit di Singapura harga tiket hanya Rp2,2 juta. Sementara jika melakukan perjalanan langsung dari Pekanbaru-Jakarta, bisa mencapai Rp6 juta, untuk sekali penerbangan.

Jika ditotalkan biaya yang harus dikeluarkan untuk tiket pulang termasuk operasional selama di kota tujuan, maka akan lebih besar lagi biaya yang harus disiapkan, dalam setiap kali melakukan perjalanan dinas.

Sementara, penetapan tarif batas atas dan bawah oleh pemerintah dianggap hanya gertak sambal oleh pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal.

Menurutnya penurunan tarif batas atas tidak bersifat memaksa. Buktinya, tidak ada sanksi bagi maskapai yang tak mengindahkan ketentuan baru ini. Pemerintah disebut hanya akan menuangkan ketentuan baru ini lewat SK. Bukan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019.

Jelas, Fithra mengisyaratkan bahwa ketentuan ini cuma ‘gertak sambal’ belaka. Begitu pun dengan imbauan kepada maskapai LCC untuk memasang harga penjualan tiket sebesar 50 persen dari tarif batas atas.***

Komentar
%d blogger menyukai ini: