|
Dari Raker Mentri Kabinet Indonesia Berasatu Jilid II
Krisis Listrik Segera Diatasi
|
|
4 Februari 2010 - 15.29 WIB Cipanas (RiauNews). Rapat kerja (raker) antara Menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dengan para gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas, Cianjur, beberapa waktu lalu diantaranya membahas krisis energi di tanah air terutama listrik dan BBM. Kedua hal tersebut harus ada solusinya, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
Masalah krisis energi ini dalam raker kemarin dibahas secara khusus oleh Kelompok Kerja (Pokja) III yang diketuai Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Wakil Ketua Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Sementara para anggota pokja terdiri dari Menristek, Meneg BUMN, Wakil Menteri Perindustrian, Gubernur Bengkulu, NTB, Kalsel, serta Gubernur Kaltim. Bertindak sebagai nara sumber Dirut PLN, Dirut Pertamina dan BP Migas.
Presiden dalam acara pembukaan raker secara tegas menekankan agar masalah krisis energi ini, khususnya listrik dan BBM harus ada solusinya pada 2010 ini, sehingga masyarakat bisa hidup dengan tenang dan roda perekonomian bisa berjalan dengan baik.
Dalam rapat pokja, Menteri ESDM mengakui bahwa memang terjadi disparitas yang luar biasa antara supply dan demand. Apalagi kebutuhan listrik harus tumbuh minimal 3000 MW per tahun. "Makanya harus ada solusi yang konkrit untuk mengatasi krisis ini. Pihak pemda dan swasta harus diberikan peran untuk ikut mencarikan solusi," tegas Darwin.
Sementara Dirut PLN Dahlan Iskan antara lain menyebut beberapa solusi yang akan dilakukan PLN dalam mengatasi krisis listrik. Misalnya dalam waktu dekat ini akan menyewa genset besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di berbagai daerah. Sementara untuk jangka panjang antara lain dengan membangun 150 PLTU di berbagai kota di Indonesia, dimana pada akhir 2011 harus selesai. "Yang harus kita pikirkan itu adalah listrik di luar Jawa dan Bali. Kalau di Jawa dan Bali hingga 2025 insya Allah tidak ada persoalan," terang Dahlan.
Dalam rapat pokja juga berkembang keinginan untuk menaikkan pajak ekspor batubara, sehingga batubara tidak lagi pergi ke luar negeri tapi tetap di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan listrik. Selain itu, peranan Pemda dan swasta harus benar-benar ada. Oleh karena itu, juga disepakati dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan segi tiga, yakni Pemda, PLN dan Pihak Pertamina untuk mengetahui secara pasti kebutuhan energi baik listrik maupun BBM masing-masing daerah, sehingga bisa dicarikan solusi terbaik. Selama ini diakui belum ada data yang akurat terkait kebutuhan masing-masing daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi akan listrik dan BBM. Pada akhirnya tidak pernah ada solusi yang komprehensif untuk mengatasi krisis energi.
Hampir semua daerah di luar Jawa dan Bali mengalami krisis listrik. Gubernur Riau HM Rusli Zainal misalnya menyebut bahwa krisis listrik di Riau sudah sangat luar biasa. Padahal Riau sedang dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun terkendala akibat krisis listrik. Kapasitas tersedia di Riau hanya 128 MW, beban puncak 278 MW, sehinga defisit 150 MW, rasio elektrifikasi 42 persen, pertumbuhan 12 persen. Kebutuhan akan listrik di Riau diperkirakan sampai tahun 2015 mencapai 500 MW-600 MW. Untuk mengatasi defisit, Riau tegas Gubri Rusli akan segera membangun PLTU 2x100 MW. "Tapi ini hanya untuk menutupi krisis, sementara kebutuhan akan listik terus meningkat," ucap Gubri. (erisman yahya)
© Riaunews.com Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
Mengambil, mengutip, memperbanyak dan atau mempublikasi ulang seluruh tulisan yang terdapat di situs ini, HARUS mencantumkan sumbernya : RiauNews.com. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, bilamana cukup bukti akan kami tuntut sesuai undang-undang yang berlaku.
Berita Politik & Pemerintahan Lainnya
|
|
|
|
|
 |
Oleh: Irwan E Siregar
Boleh jadi sebentar lagi KPK akan berganti nama menjadi KPKR atau Komisi Pemberantasan Korupsi Riau. ....
|
|
|
